RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jelang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi yang dijadwalkan dimulai pada 27-29 Agustus 2024, belum ada satupun kandidat bakal calon yang sudah mempunyai tiket atau surat rekomendasi dari pimpinan partai di tingkat pusat. Meskipun sejumlah partai sudah memunculkan nama calon, namun mereka belum mendapat kepastian di sisa waktu 19 hari jelang pendaftaran.
Diketahui, nama-nama kandidat yang sudah muncul seperti Akhmad Marjuki (Golkar), BN Holik Qodratulloh (Gerindra), Ade Kuswara Kunang (PDIP), hingga Pj Bupati, Dani Ramdan, yang mendapat sokongan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Demokrat. Saat ini, mereka semua baru mendapat surat tugas dari pimpinan partai masing-masing.
Belum munculnya kepastian para kandidat yang bakal diusung, diduga karena dinamika di tingkat pusat yang masih tarik-menarik. Perubahan konstelasi politik di tingkat pusat di detik-detik akhir berpotensi memberikan dampak ke proses Pilkada Kabupaten Bekasi sebagai daerah sentral penyangga Jakarta. Hal itu setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus semakin menguat.
“Sebenarnya ini tetap kaitannya dengan elit politik di tingkat pusat. Saya melihatnya di tingkat pusat ini ada yang disebut KIM. Untuk Jabodetabek, pulau Jawa dengan DKI Jakarta, KIM itu tidak boleh pecah. Nambah boleh, maka ada istilah KIM plus. Tapi jangan sampai KIM ini pecah,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, kepada Radar Bekasi, Kamis (8/8).
Menguatnya KIM di Pilkada 2024 ini sudah terbukti dengan dideklarasikannya Dedi Mulyadi untuk Jawa Barat dari Partai Gerindra. Sementara pendampingnya dari Partai Golkar.
Apabila ditarik ke Kabupaten Bekasi, bakal calon dari Partai Gerindra, BN Holik Qodratulloh, dari informasi yang beredar sudah dapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dapat disimpulkan, para elit sedang mengupayakan agar KIM bersatu, tidak pecah di Kabupaten Bekasi. Otomatis, para pengurus di daerah harus mengikuti instruksi pimpinannya.
“Ini yang membuat akhirnya masing-masing belum mencetuskan calon, karena menunggu keputusan dari DPP masing-masing. Harus tunduk, sami’na wa atho’na,” katanya.
Maka dari itu, potensi calon tunggal bakal menguat juga di Pilkada Kabupaten Bekasi. Sebab, untuk di tingkat provinsi dua partai besar sudah menyatu, Golkar-Gerindra. Sementara, syarat Ridwan Kamil (RK) mau diusung di Jakarta, asalkan PKS ditarik menjadi bagian koalisi. Sehingga, sebutannya bakal KIM plus. Kemudian tersisa PDIP, apabila PKS sampai masuk koalisi.
Bahkan kata Roy, di Sumatera Utara sudah lebih awal melakukan itu. Disana, PDI Perjuangan yang ditinggal. Walaupun pun ada yang lain, itu merupakan partai-partai non Parlemen.
“Bisa jadi untuk di Kabupaten Bekasi tidak menutup kemungkinan. Melihat dari pergerakan atau keinginan dari partai di tingkat pusat, maupun politisi di tingkat lokal dalam rangka konsolidasi dan negosiasi,” tuturnya
“Pergerakan politisi di tingkat lokal, itu tidak lepas dari instruksi dan perintah dari pimpinan partainya masing-masing. Artinya, semua dikendalikan oleh pimpinan pusatnya. Tinggal bagaimana PDIP,” sambung pria berkumis tebal ini.
Saat ini, ada tiga nama yang menjadi bagian KIM di Kabupaten Bekasi, seperti Akhmad Marjuki, BN Holik Qodratulloh, dan Dani Ramdan. Perihal siapa yang bakal diusung, Roy menilai, ketiga mempunyai peluang yang sama. Kemungkinan rekomendasi bukan hanya dari satu partai, melainkan utusan dari partai KIM.
“Jadi putusannya itu dari KIM. Utusan pimpinan Partai Koalisi Maju (KIM). Konstelasi politik sampai hari ini di Kabupaten Bekasi, arah kesana itu sudah kelihatan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Dukung Wacana Duet Golkar-Gerindra di Pilkada Kabupaten Bekasi
Sementara itu, Pemerhati Politik, Adi Susila menilai, apabila dilihat dari pengalaman Pilkada Kabupaten Bekasi sebelumnya, memang di detik-detik terakhir masih menjadi dinamika. Sedangkan untuk di Pilkada 2024 ini, para pimpinan partai didaerah menunggu koalisi di tingkat atas. Terutama koalisi indonesia maju itu sekarang memetakan kekuatan. Karena secara legal formal, yang memberikan SK DPP.
Saat disinggung potensi calon tunggal di Pilkada Kabupaten Bekasi, Adi mengungkapkan, kemungkinan agak susah. Sebab, partai di luar KIM seperti PDI Perjuangan dan PKS cukup kuat. Namun apabila melihat konstelasi politik yang terjadi di tingkat pusat, PKS berpotensi bergabung dengan KIM. Misalkan itu turun ke tingkat daerah, PKS bergabung ke KIM. Artinya, hanya tersisa PDI Perjuangan bersama PPP dan PBB.
” Kalau PKS dugaan saya mau gabung ke KIM. Tersisa PDIP bersama PPP dan PBB untuk di Pilkada Kabupaten Bekasi. Tinggal Bu Mega cukup berani apa nggak. Kalau Bu Mega nggak berani, ya sudah habis. Berarti lawannya nanti kotak kosong,” ungkapnya.
Setelah mencuatnya komunikasi antara elit PKS ditingkat pusat dengan para pimpinan partai yang tergabung di KIM. Tawaran-tawaran untuk melakukan hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Dimana, PKS yang sudah merajut koalisi dengan PDI Perjuangan untuk menyokong Ade Kuswara Kunang dan Budi Muhammad Mustafa, mulai digoyang dengan KIM di tingkat daerah. Hal itu tidak dipungkiri oleh pengurus DPD PKS Kabupaten Bekasi.
“Kalau itu pasti menjadi pintu komunikasi, bagi teman-teman yang pengen koalisi kita geser. Ya memang ada (menggoda) , karena sejak awal saya bilang PKS bukan partai yang tertutup,” ucap Ketua Satgas Jabar Putih Kabupaten Bekasi, Taufik Saleh.
Dalam upaya menggoda partainya itu, kata Taufik, dirinya menyampaikan menyelesaikan di tingkat pusat, karena untuk di tingkat lokal (Kabupaten Bekasi) sudah clear, bahwasannya PKS masih tetap meyakini koalisi bersama PDI Perjuangan akan bertahan. Bahkan informasi yang ia terima, rekomendasi untuk pasangan ”Ade Berbudi” dikabarkan akan segera keluar.
BACA JUGA: Tiga Parpol Dorong Harris Bobihoe jadi Pendamping Tri Adhianto di Pilkada Kota Bekasi
Kendati demikian, dirinya tak menampik, bahwa rajutan komunikasi di tingkat elit bersama KIM kemungkinan besar bakal memberikan dampak. Hanya saja semua itu tergantung kesepakatannya seperti apa, apabila kesepakatan kerjasama politik terajut di tingkat pusat.
“Kalau ditanya apakah itu akan berdampak, ia sangat mungkin bisa berdampak, tergantung paketnya. Konsideran yang akan diputuskan apa. Secara mekanisme, nanti di tanggal 11-14 Agustus bakal ada musyawarah majelis syuro. Seluruh keputusan-keputusan strategis itu akan dibahas di majelis syuro, apakah kita akan gabung dengan KIM, atau tetap menjadi oposisi. Itu akan menjadi pilihan-pilihan yang akan dirumuskan di majelis syuro,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim menyampaikan, opsi calon tunggal di Pilkada Kabupaten Bekasi mungkin saja bisa terjadi. Namun menurut Arif, fenomena itu sulit terwujud. Walaupun memang di Pilkada Jakarta kemungkinan calon tunggal. Karena ada wacana pembentukan koalisi KIM plus, yang terdiri dari PKS, PKB, dan NasDem.
Hanya memang, semua itu akan sulit turun ke Kabupaten Bekasi apabila melihat kandidat-kandidat yang sudah muncul ini, mereka terus berupaya mewujudkan apa yang sudah jadi kesepakatan. Seperti di poros koalisi PDIP, PKS, PPP, dan PBB, sepakat mengusung Ade Kuswara Kunang dan Budi Muhammad Mustafa. Begitu juga dengan koalisi yang dirajut partainya bersama Gerindra dan Demokrat. Belum lagi, Golkar akan membuka poros baru.
“Melihat dari pergerakan politik Kabupaten Bekasi, untuk terwujudnya KIM plus saya pikir masih sulit terwujud,” ucapnya. (pra)
