Berita Bekasi Nomor Satu

Penanganan Kekeringan di Kabupaten Bekasi Habiskan Rp11,5 Miliar

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menghabiskan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp11,5 miliar untuk penanganan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan yang berlaku sejak 30 Agustus 2024.

“Anggaran yang diajukan sebesar Rp13,4 miliar dalam tiga tahap. Namun, hanya terpakai Rp11,5 miliar, sedangkan Rp1,9 miliar dikembalikan ke kas daerah umum,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya.

Sementara itu, Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriadi, menyatakan bahwa status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan berakhir pada Kamis (26/9) dan tidak diperpanjang.

BACA JUGA: Anggaran BTT Terserap Rp8 Miliar, Status Tanggap Darurat Kekeringan Diperpanjang Lagi

“Kami tidak memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan lagi. Alhamdulillah, kegiatan yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para petani. Kondisi air juga sekarang lebih baik dan bersih,” kata Dedy.

Meski status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan berakhir, Dedy mengungkapkan dari sekitar 4.000 hektar sawah yang terdampak kekeringan, masih ada kurang dari 1.000 hektar yang belum teraliri air meskipun normalisasi telah dilakukan.

“Memang belum semua sawah teraliri air. Dari 4.000 hektar yang kami data, masih ada kurang dari 1.000 hektar yang terdampak. Namun, kami akan terus melakukan upaya-upaya, dan alhamdulillah, beberapa hari terakhir sudah turun hujan,” jelasnya.

Selain itu, Dedy menambahkan masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih akibat kekeringan.

“Kami masih memberikan bantuan air bersih sesuai permintaan masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

BACA JUGA: Status Tanggap Darurat Kekeringan di Kabupaten Bekasi Diperpanjang

Dikatakan, upaya normalisasi dengan pengerukan dan pembersihan sampah di sungai juga telah dilakukan. Dedy mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan kali agar air tetap terjaga dari perilaku negatif seperti membuang sampah sembarangan.

“Kami akan membentuk kelompok peduli sungai dan kali. Jadi, bukan hanya pemerintah yang menjaga, tetapi ada juga peran serta masyarakat melalui gerakan peduli lingkungan, seperti yang dilakukan di Kali Cikarang Jati Saman Hudi,” katanya.

BACA JUGA: 50 Persen Lahan Terdampak Kekeringan di Kabupaten Bekasi Tertangani

Sementara itu, Gerakan Petani Bekasi Saman Hudi tidak hanya terlibat dalam proses normalisasi, tetapi juga aktif membersihkan sampah di sungai secara manual. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir dengan lancar dan lingkungan terlihat lebih asri.

Dengan menggunakan perahu, para anggota gerakan ini menyusuri Sungai Cikarang untuk membersihkan sampah sambil memberikan imbauan dan edukasi kepada warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai, agar tidak membuang sampah ke sungai.

“Kami mengimbau kepada seluruh warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai, untuk tidak membuang sampah ke sungai,” kata Saman. (and)