RADARBEKASI.ID, BEKASI — Meski menyimpan banyak harapan dari masyarakat, Bekasi belum berhasil menjadi daerah paling maju di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kota Bekasi menempati posisi ke-4, sementara Kabupaten Bekasi berada di peringkat ke-16.
Sebagai daerah metropolitan dan pemilik kawasan industri terbesar, posisi ini menunjukkan bahwa Bekasi masih tertinggal dibandingkan beberapa kota dan kabupaten lain di Jabar. IDSD sendiri mengukur produktivitas dan kemajuan daerah dengan menggunakan kerangka Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF).
Data terbaru IDSD 2024 menunjukkan skor 3,88 untuk Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi berada di nomor 4 dengan skor 4,09 poin, berada di bawah Kota Bandung dengan 4,26 poin, Kota Bogor 4,17 poin, dan Kota Depok 4,16 poin. Sedangkan Kabupaten Bekasi dengan skor 3,78 tidak masuk 10 besar.
Perhitungan IDSD ini didasarkan pada 4 komponen, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.
Masing-masing komponen memiliki beberapa pilar seperti institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro pada komponen lingkungan pendukung. Kedehatan dan keterampilan pada komponen sumber daya manusia.
Pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar pada komponen pasar. Dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi pada komponen ekosistem inovasi. Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi yang berbelit menjadi perhatian di Bekasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengakui keakuratan data tersebut. Menurutnya, posisi ke-16 mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Bekasi, terutama dalam aspek pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya kemarin ikut dampingi. Kebetulan ada 41 investor dari Cina, di situ hadir Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, kemudian hadir juga Kepala Dinas PTSP. Saya melihatnya butuh kerjasama semua pihak,” ucapnya.
Belum lama ini, dirinya mendapat pengaduan dari 41 investor yang kesulitan mengurus perizinan di Kabupaten Bekasi.
“Beliau menyampaikan, Pak Punten saya itu sudah ngurus, pertek saya itu kaitan tentang gudang, tapi faktanya sekarang perusahaan saya ingin industri, minta pendampingan,” kata Nyumarno, menirukan obrolannya dengan para investor.
Dalam kasus tersebut, ia menyebut butuh pendampingan dan fasilitasi dari dinas terkait di Pemkab Bekasi agar pengurusan dokumen berjalan cepat dan mudah.
Selain itu, dirinya juga menemukan pengaduan lain perihal Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Contohnya, perusahaan berada di kawasan Industri, namun dokumen AMDAL milik investor tersebut tidak tergabung dalam kawasan industri. Untuk mengurusnya mesti dilakukan di kementerian atau pemerintah pusat.
Seharusnya, Nyumarno menegaskan dinas-dinas terkait membantu untuk memberikan fasilitasi bagi pengusaha agar cepat dapat Amdal. Respon jajaran Pemkab terhadap beberapa persoalan ini dinilai akan memberi kepastian hukum dalam berinvestasi.
“Jangan ditakut-takuti juga dengan, mohon maaf perbuatan oknum yang kotor, misalkan pungutan liar di luar retribusi. Itu menurut saya jadi itikadnya pemerintah, sepanjang Pemerintah Daerah tidak bisa meningkatkan pelayanan publik, tidak bisa meningkatkan percepatan perijinan, tidak bisa meningkatkan PAD daerah. Ya mohon maaf, niscaya kita pasti berada di urutan 16 besar ke atas,” ungkapnya.
Menurutnya, daya saing daerah ini tidak akan terkerek naik selama proses mengurus perizinan masih dirasa sulit. Dirinya menegaskan, birokrasi yang berbelit-belit itu harus segera hapuskan, harus ada satu sistem yang memang termonitor dan mempermudah teman-teman pelaku usaha.
“Ya, kalau mau buka usaha aja di Kabupaten Bekasi yang notabennya sudah ribuan industri, ribuan pabrik, mau buka usaha susah, bagaimana daya saing kita. Di satu sisi memang daya saing itu ada parameternya juga. Parameter dari produknya, tapi juga ada pengaruh parameter dari Man Power (SDM) nya. Nah, pemerintah harus ciptakan Man Power yang benar, siap kerja dengan benar,” paparnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menilai Kota Bekasi masih cukup kompetitif dibanding kota/kabupaten lain, termasuk wilayah di sekitar Jakarta.
“Memang daya saing kita ini tetap kompetitif dengan kabupaten dan kota lainnya,” katanya.
Ia menaruh perhatian besar pada kualitas SDM, dimulai dari memastikan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sebagai langkah strategis. Kolaborasi pemerintah kota sebagai pemegang kewenangan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, pemerintah provinsi di tingkat menengah atas dan kejuruan, serta pemerintah pusat di tingkat pendidikan tinggi sangat dibutuhkan.
Sardi menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi sudah cukup baik, terutama di bidang pendidikan.
“Ketika indeks kita sudah bagus, tentunya ini kan kita pertahankan, tinggal pemerintah daerah ini fokus kemana pengembangan sumber daya manusianya,” ucapnya.
Kota Bekasi masih harus bekerja keras untuk dapat bersaing dengan kota-kota besar di Jawa Barat. Seperti Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kota Depok. Ia meyakini, peningkatan pada komponen SDM akan mengerek daya saing Kota Bekasi.
Saat ini, diperlukan identitas kota untuk menggenapkan upaya tersebut. Seperti halnya Kota Bandung yang telah membangun identitas kota nya sebagai kota Fashion, kuliner, dan wisata.
“Kita ingin menguatkan identitas Kota Bekasi ini menjadi kota apa, sehingga SDM itu mengikuti arah keunggulan kotanya,” ungkapnya.
Identitas kota ini kata dia, tidak lama lagi akan terjawab. Saat ini Pansus di DPRD tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut.
Pada sektor Investasi, menurutnya iklim investasi di Kota Bekasi sudah terbilang relatif baik. Sisi lain ia juga menyebut perlunya penguatan kelembagaan atau institusi untuk membawa Kota Bekasi menjadi kota modern.
“Perlu ada peningkatan dan upgrading kapasitas SDM di institusi-institusi pemerintah yang akan berdampak pada pelayanan, investasi, dan juga berkaitan dengan tata kelola manajemen SDM, ini penting supaya Kota Bekasi ini semakin hari menjadi kota yang semakin modern dengan manajemen SDM yang baik,” paparnya.
Sebagai informasi, institusi merupakan salah satu pilar dalam komponen lingkungan pendukung. Beberapa dimensi pada pilar institusi ini diantaranya adalah keamanan, modal sosial, Check and Balance, transparansi, hak atas kepemilikan, hingga orientasi masa depan pemerintah.
Kabupaten dan Kota Bekasi mencatat skor tinggi di beberapa pilar IDSD. Skor tinggi didapat oleh Kabupaten Bekasi pada pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kesehatan, dan ukuran pasar dengan skor diatas 4 poin.
Sementara untuk Kota Bekasi skor tinggi tercatat pada pilar infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, pasar produk, dan ukuran pasar dengan skor di atas 4 poin.
Penilaian IDSD telah dilakukan oleh BRIN dalam beberapa tahun terakhir, penyempurnaan metodologi IDSD 2024 dilakukan agar lebih representatif terhadap kebutuhan daerah, mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy. Penyebutan daerah termaju merujuk pada pengukuran empat komponen dan 12 pilar daya saing di dalamnya.
Sementara itu peneliti dan pengamat kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menyampaikan bahwa IDSD menunjukkan daya saing daerah secara menyeluruh. Menggunakan metodologi yang dirancang untuk memotret fenomena atau kondisi yang terjadi di daerah.
Data-data tersebut bisa menjadi pegangan pemerintah di daerah untuk merumuskan kebijakan. Namun, juga perlu dilakukan validasi terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Secara umum kata dia, berbagai macam indeks yang diukur selama ini bertumpu pada aspek transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, partisipasi, pembangunan berkelanjutan, dan isu-isu lingkungan guna mendukung praktik pemerintahan yang modern.
Hanya saja, pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini lebih dominan menaruh fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini lantaran lebih mudah dihitung dan dilihat secara fisik.
Padahal, berbagai hal non fisik penting menjadi perhatian lantaran akan memberi efek ke berbagai sektor seperti ekonomi, iklim investasi, hingga manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ia menekankan keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik.
“Misalnya daya saing usaha, sebenarnya tersirat tentang transparansi. Tidak mungkin investor datang kalau tidak ada transparansi. Ini lah yang menurut aku menjadi konsentrasi agar kita pemerintah kemudian bisa membangun keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik,” paparnya.
Pembangunan ekonomi digital menurutnya menjadi salah satu aspek yang layak manjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendongkrak daya saing, dimana iklim ekonomi digital saat ini sedang tumbuh pesat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi berbasis industri bisa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat lokal melalui perluasan pasar berbasis digital.
Berikutnya adalah aspek inovasi atau kreativitas. Menurutnya, keberadaan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung dalam 10 besar peringkat daerah dengan daya saing tertinggi di Provinsi Jawa Barat salah satunya didukung oleh inovasi.
Terutama Kabupaten Sumedang yang melampaui skor IDSD Kota Cimahi, ia memberi perhatian pada kreativitas kepala desa yang memiliki otonomi mengatur wilayahnya. Meskipun, tidak bisa dipungkiri peran dari bupati atau wali kota dibutuhkan dalam merangsang aparatur dibawahnya berinovasi.
Untuk meningkatkan daya saing daerah ini, Riko menyarankan agar pembangunan tidak dimaknai secara fisik saja, tapi juga pembangunan non fisik. Beberapa aspek perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Berikutnya, menumbuhkan ekosistem digital. Literasi digital perlu untuk terus dibangun di semua laporan masyarakat, dalam hal pelayanan publik maupun ekosistem bisnis.
“Aku berharap dengan dua rumusan tadi, pemerintah daerah berikutnya itu memiliki indeks daya saing yang lebih tajam peningkatannya dibandingkan masalah pembangunan fisik,” tambahnya. (pra/sur)
