RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kerap menjadi sorotan publik sejak awal menjabat. Sejumlah pernyataan dan kebijakannya sering memicu kontroversi.
Sejak dilantik, Dadan Hindayana memimpin lembaga baru yang mengemban tugas strategis dalam pemenuhan gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menekan angka stunting di Indonesia.
Siapa Dadan Hindayana?
Dikutip dari laman BGN, Dadan Hindayana lahir di Garut, Jawa Barat, pada 1967. Ia menempuh pendidikan Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus pada 1990 sebagai lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.
Ia kemudian meraih gelar doktor (Dr. rer. Hort) dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, dalam bidang Entomologi Terapan (1997–2000) dengan publikasi ilmiah bereputasi internasional.
Sejak 1992, ia mengabdi sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan dikukuhkan sebagai lektor. Dalam perjalanan kariernya, Dadan juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha IPB, Ketua STPK Banau Halmahera Barat, serta konsultan lintas kementerian.
Ia dikenal sebagai akademisi sekaligus birokrat dengan pengalaman di bidang pendidikan, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia.
Tak Punya Latar Belakang Ahli Gizi
Dadan Hindayana resmi menjabat Kepala BGN pertama setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Pengangkatan Dadan didasarkan pada Keppres Nomor 94P Tahun 2024 untuk memimpin badan baru yang bertugas memenuhi gizi nasional.
Berdasarkan data PDDikti, ia merupakan dosen tetap Fakultas Pertanian IPB dengan keahlian di bidang entomologi, proteksi tanaman, serta isu pangan dan pertanian. Bukan gizi.
Sebut Minum Susu Dua Liter Sehari Bikin Tinggi
Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, 26 Mei 2025, Dadan menyinggung kebiasaan minum susu dua liter per hari yang diterapkan pada anak-anaknya. Ia mengaitkan konsumsi tersebut dengan tinggi badan kedua putranya yang mencapai 185 cm dan 181 cm.
Pernyataan itu kemudian menuai tanggapan dari kalangan medis. Dokter spesialis anak Meta Herdiana Hanindita menegaskan bahwa konsumsi protein hewani memang penting untuk pertumbuhan, namun harus dalam pola gizi seimbang.
Ia juga mengingatkan bahwa konsumsi susu berlebihan dapat menimbulkan risiko kesehatan, mulai dari anemia defisiensi besi, gangguan penyerapan nutrisi, obesitas, hingga gangguan pola makan.
Dugaan Pemototongan Anggaran MBG
Kontroversi lain mencuat pada 7 Maret 2025 terkait dugaan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut adanya laporan bahwa nilai makanan yang seharusnya diterima sebesar Rp10.000 hanya diterima Rp8.000.
Dadan membantah adanya pemotongan anggaran. Dadan menjelaskan perbedaan tersebut merupakan penyesuaian pagu berdasarkan jenjang pendidikan dan wilayah, yakni Rp8.000 untuk anak PAUD hingga kelas 3 SD, dan Rp10.000 untuk kelompok lainnya di sejumlah wilayah Indonesia Barat.
Opsi Serangga jadi Menu
Dalam suatu kegiatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Juni 2025, Dadan Hindayana membuka opsi serangga menjadi bagian salahsatu menu program MBG dalam rangka menyesuaikan potensi di beberapa daerah.
Dadan menegaskan, serangga menjadi menu salah satu menu MBG di daerah, tidak skala nasional. Sebab, protein di daerah bergantung pada ketersediaan sumber daya lokal.
Ahli Gizi Universitas Airlangga (Unair) Lailatul Muniroh mengungkapkan pendapatnya terkait wacana serangga sebagai salah satu pilihan dalam menu program MBG.
Menurut Lailatul, pemerintah, dalam hal ini BGN perlu melakukan kajian yang matang, sebelum benar-benar memasukkan serangga ke dalam daftar menu MBG. Hingga kini, tidak tereleasisi wacana ini.
Keracunan Massal
Pada September 2025, Dadan Hindayana menyebut bahwa kasus keracunan masih dalam batas wajar. Saat itu, total korban keracunan MBG telah menembus 6.425 orang sejak Januari 2025.
“Kasus keracunan masih dalam batas wajar, yakni 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang telah disajikan selama sembilan bulan berjalan,” kata Dadan.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG sepanjang 2025 hingga April 2026. Kasus tersebut tersebar di 31 provinsi dan didasarkan pada laporan medis dari fasilitas kesehatan di daerah terdampak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendorong BGN untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menimbulkan keracunan dalam program MBG.
Motor Listrik untuk Kepala SPPG
Pada awal April 2026, publik dihebohkan dengan beredarnya video sepeda motor listrik berlogo BGN. Dadan menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Kebijakan ini dikritik Peneliti Institute for Development and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro.
Riko menilai pengadaan tersebut berpotensi bermasalah dalam tata kelola keuangan negara. Ia mempertanyakan dasar kebijakan, khususnya terkait status kepemilikan dan pengelolaan aset. Menurut Riko, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan persoalan baru karena adanya perpindahan aset negara kepada individu di tingkat SPPG.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai belum mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan yang berbeda antarwilayah. Ia menilai kebijakan tersebut menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Di saat kelompok lain, seperti guru honorer, masih berjuang meningkatkan kesejahteraan, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kendaraan operasional. Ia juga mengkritik inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Bayar Jasa EO Rp113 Miliar
Pekan ini, BGN juga menjadi sorotan soal anggaran hingga Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO). Dadan menegaskan, langkah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari kebutuhan strategis lembaga yang masih dalam tahap awal pembentukan.
Dadan menjelaskan, sebagai lembaga baru yang mengemban program strategis nasional, BGN saat ini masih membangun sistem, struktur organisasi, hingga tata kelola operasional. Dalam fase tersebut, kapasitas internal belum sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
Pengadaan Barang
Pengadaan sejumlah barang seperti kaos kaki, laptop, dan alat makan yang menjadi sorotan publik, baru-baru ini. Dadan menegaskan bahwa pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
Ia membantah klaim yang menyebut adanya pengadaan 32.000 unit laptop maupun alat makan senilai Rp4 triliun. Dadan menegaskan, pengadaan kaos kaki, laptop dan alat makan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan tidak dalam jumlah fantastis seperti yang beredar. Dadan menyampaikan, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit.
Memuaskan, Mengecewakan, atau Perlu Diganti?
Di tengah berbagai sorotan, bagaimana menurut Anda? Apakah kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana sudah memuaskan, mengecewakan, atau perlu diganti?. (*)
