RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dampak kebijakan Work From Home (WFH) mulai terasa di Gedung DPRD Kota Bekasi. Agenda rapat resmi dipangkas—tak ada lagi sidang setiap Jumat.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan penyesuaian ini mengikuti kebijakan WFH yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi. Salah satu langkah konkret adalah meniadakan seluruh agenda rapat pada hari terakhir pekan kerja.
“Kita sudah sesuaikan. Hari Jumat tidak ada rapat,” ujarnya.
Menurut Sardi, kebijakan ini tak sekadar soal fleksibilitas kerja, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran. Pengurangan aktivitas di gedung dewan dinilai berdampak langsung pada penghematan energi dan biaya operasional sekretariat.
Efisiensi tersebut diharapkan ikut memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk menjaga belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Penghematan energi ini akan berpengaruh pada postur anggaran. Jangan sampai kita defisit karena dampaknya luas ke masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Sardi memastikan fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan. Ia mengingatkan, penerapan WFH tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja aparatur.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. WFH harus tetap produktif dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (sur)
