Berita Bekasi Nomor Satu

Barantin Berencana Tekan ”Pelabuhan Tikus” Cegah Kebocoran Komoditas Ilegal  

RAKORNAS: Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) memukul gong membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Mekarwangi, Cikarang Barat, Kamis (15/10).ARIESANT/RADAR BEKASI  

RADARBEKASI.ID,BEKASI-Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding, tengah melakukan pembenahan internal secara total dengan menyusun roadmap hingga 20 tahun ke depan.

Hal itu sebagai upaya  mencegah potensi kebocoran komoditas ilegal dan ancaman hama penyakit di wilayah perbatasan Indonesia yang kini menjadi sorotan.

Pasalnya, pintu-pintu masuk tidak resmi atau ”pelabuhan tikus” jumlahnya menembus lebih dari 1.600 titik di seluruh pelosok Nusantara  yang memicu praktik pungli.

Abdul Kadir menuturkan, ketatnya pengawasan lalu lintas komoditas pangan dan hayati amat bergantung pada integritas serta transparansi petugas di lapangan.

Pihaknya membidik target tinggi dengan meniru model kepercayaan publik (public trust) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dulu KPK awal-awalnya pegawainya sedikit, tapi bisa karena kerja-kerja yang bisa dipercaya. Saya ingin karantina seperti itu,” ujar Abdul Kadir Karding saat menghadiri Rakornas Barantin di Cikarang Barat, Kamis (15/10)

Namun, kebutuhan mendesak pengawasan pelabuhan tikus ini berbenturan langsung dengan keterbatasan personel di lapangan. Saat ini Barantin hanya disokong sekitar 5.000 pegawai, sangat jauh dari angka ideal kebutuhan yang mencapai 17.000 personel di seluruh Indonesia.

Guna mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, pihaknya bakal mengajukan penambahan pegawai secara bertahap kepada KemenPAN-RB dan BKN dengan skala prioritas ketat.

“Paling tidak kalau saya, pelabuhan-pelabuhan tikus ini, terutama yang komoditinya kenceng, harus ada petugasnya. Minimal 1 sampai 2 orang,” jelas Abdul Kadir.

Selain masalah personel dan benteng perbatasan, pihaknya juga berfokus pada pemerataan fasilitas laboratorium berstandar internasional. Kadir tak ingin fasilitas pengujian uji penyakit dan hama terpusat di Pulau Jawa, tetapi harus merata ke wilayah lain.

“Uji lab menentukan ini penyakit atau bukan, hama atau bukan, kita enggak boleh duga-duga atau asumsi. Harus based on penelitian. Saya pengen paling tidak di provinsi-provinsi itu ada lab berstandar internasional, supaya memudahkan orang untuk ekspor dan perdagangan,” tutupnya. (ris)