RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Detik-detik menjelang pengunduran diri Gibran disebut diwarnai berbagai dinamika politik. Dalam beberapa hari terakhir, muncul dugaan bahwa Gibran tengah melakukan strategi *buying time* atau mengulur waktu untuk mencari celah yang memungkinkan dirinya terhindar dari proses pemakzulan.
Strategi tersebut dinilai dilakukan melalui dua langkah. Pertama, dengan menyatakan kesiapan untuk melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, dengan membangun opini bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Gibran membuktikan keabsahan ijazah atau surat keterangan (suket) dalam sidang paripurna.
Namun, jika dilihat dari perspektif hukum maupun politik, berbagai langkah yang berpotensi ditempuh Gibran bersama kelompok pendukungnya dinilai sudah menemui jalan buntu.
Dugaan strategi mengulur waktu tersebut kemudian dikaitkan dengan keputusan Gibran yang akhirnya memilih mengundurkan diri. Langkah itu dinilai berbeda secara politik maupun psikologis dibandingkan jika dirinya harus diberhentikan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
Perbedaan antara mengundurkan diri dan dimundurkan dinilai memiliki konsekuensi tersendiri, terutama terhadap persepsi para loyalis dan pendukung Gibran.
Secara sederhana, ketika Gibran memilih mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, para pendukungnya tidak lagi memiliki alasan kuat untuk memperdebatkan keputusan tersebut, apalagi sampai mengerahkan massa untuk melakukan pembelaan.
Situasinya akan berbeda apabila Gibran diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan. Dalam kondisi tersebut, akan muncul stigma bahwa dirinya dipaksa mundur dari jabatan. Hal ini berpotensi memunculkan reaksi perlawanan dari kelompok pendukungnya melalui berbagai saluran, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi massa.
Meski demikian, dinamika tersebut tidak bisa dilihat secara hitam putih. Sebab, jika berkaca pada pengalaman politik sebelumnya, terdapat perbedaan antara pernyataan yang disampaikan secara verbal dengan tindakan yang dilakukan oleh Gibran maupun sosok yang kerap dijuluki sebagai ‘Raja Jawa’ di Solo.
Karena itu, kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian berbagai pihak, terutama para pemangku kepentingan di pemerintahan. Langkah antisipasi dianggap penting untuk memastikan dinamika politik yang berkembang tidak menimbulkan persoalan baru.
Proses Politik Pengunduran Diri Gibran Belum Sepenuhnya Selesai
Di sisi lain, pengunduran diri atau pemberhentian Gibran merupakan bagian dari proses politik yang kini dinilai telah mendekati babak akhir. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta selesai hanya dengan adanya keputusan pengunduran diri.
Masih terdapat proses hukum yang perlu dijalani untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Hal ini berkaitan dengan sejumlah putusan dan pertimbangan hukum yang disebut telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta DPR. Persoalan mengenai pemenuhan persyaratan Gibran untuk menduduki jabatan Wakil Presiden menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan kejelasan.
Terlebih, Gibran diketahui telah menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden selama kurang lebih dua tahun. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari letak kesalahan dalam proses pencalonan hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila memang ditemukan adanya pelanggaran.
Menurut pandangan tersebut, jawaban atas berbagai pertanyaan itu tidak cukup hanya melalui perdebatan politik, tetapi harus dipastikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, meskipun Gibran telah menyampaikan pengunduran diri, DPR dan MPR tetap perlu menjalankan mekanisme konstitusional melalui sidang paripurna untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden berdasarkan surat pengunduran diri yang disampaikan.
Tahapan berikutnya juga akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memiliki waktu selama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR.
Setelah itu, DPR dan MPR memiliki waktu keseluruhan hingga 60 hari untuk menjalankan tahapan proses pemilihan sampai ditetapkannya Wakil Presiden definitif.
Baca Juga: Wapres Pengganti Gibran Bakal Dipilih dan Dilantik MPR 2 Desember 2026
Sugiono hingga AHY Berpotensi Masuk Bursa Calon Wakil Presiden
Terkait sosok yang berpeluang menggantikan Gibran, mekanisme yang berlaku mengatur bahwa calon Wakil Presiden pengganti berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan Pilpres 2024.
Dalam situasi politik saat ini, Presiden Prabowo dinilai tengah berada dalam kondisi psikologis yang dibayangi persoalan kepercayaan atau dugaan pengkhianatan.
Salah satu hal yang disebut turut memengaruhi situasi tersebut adalah kasus penyadapan yang menjadi perhatian dalam dinamika politik belakangan ini.
Dengan kondisi tersebut, muncul penilaian bahwa Prabowo kemungkinan akan lebih mempertimbangkan figur dari internal Partai Gerindra yang memiliki kesamaan basis ideologis dengannya.
Selain itu, sosok-sosok yang selama ini berada dekat dengan lingkaran Istana dan dinilai memiliki loyalitas terhadap Presiden serta pemerintahan juga berpotensi menjadi pertimbangan.
Sejumlah nama yang dipandang memiliki peluang untuk diusulkan di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Keduanya dinilai memiliki kedekatan dengan Prabowo serta berada dalam lingkaran pemerintahan yang selama ini dibangun oleh Presiden.
Meski demikian, peluang tersebut belum tentu menjadi keputusan akhir. Pasalnya, tenggat waktu 14 hari yang dimiliki Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti memberikan ruang bagi berbagai pertimbangan politik.
Dalam rentang waktu tersebut, bukan tidak mungkin muncul pendekatan politik yang lebih akomodatif dengan mempertimbangkan kepentingan dan keutuhan bangsa.
Jika pendekatan tersebut yang dipilih, Prabowo berpeluang mempertimbangkan figur dari luar lingkaran internal Gerindra. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pramono Anung pun disebut berpotensi masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Dengan demikian, proses penggantian Wakil Presiden tidak hanya menjadi persoalan administratif dan konstitusional, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai manuver serta kompromi politik.
Keputusan akhir nantinya akan memperlihatkan arah politik yang dipilih Prabowo, apakah lebih mengutamakan konsolidasi internal pemerintahan melalui figur yang memiliki kedekatan dan loyalitas, atau mengambil langkah akomodatif dengan merangkul kekuatan politik lain. (aan)







