Berita Bekasi Nomor Satu

WALHI Curiga Rencana Relokasi Badak Jawa Berkaitan dengan Tambang Emas Ujung Kulon

Badak Jawa. FOTO: TNUK

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Jawa Timur, karena dinilai berpotensi memicu ancaman baru dan diduga berkaitan dengan kepentingan pertambangan emas.

Hal ini disampaikan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menyikapi rencana relokasi satwa endemik tersebut yang dinilai tidak memiliki dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan.

Menurut Umi, memindahkan satwa langka yang sudah lama beradaptasi dengan lingkungan aslinya bukanlah keputusan sepele dan wajib dikaji secara sangat hati-hati.

“Memindahkan satwa endemik yang selama ini hidup di habitat alaminya justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya,” ujar Umi Ma’rufah kepada JawaPos.com, Senin (16/11).

Alasan Ancaman Tsunami Dipertanyakan

Pihak WALHI juga mengkritisi argumen pemerintah terkait kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Umi menilai alasan tersebut patut dipertanyakan mengingat badak Jawa telah terbukti mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam di Ujung Kulon, termasuk letusan kolosal Gunung Krakatau pada 1.883 silam.

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk membuka secara transparan urgensi serta landasan ilmiah di balik rencana pemindahan ini.

“Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?,” tegas Umi.

Soroti Dugaan Kaitan dengan Pertambangan Emas

Di tengah polemik tersebut, WALHI mencermati adanya dugaan bahwa wacana relokasi ini berkaitan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.

Selama ini, rencana eksploitasi tambang di wilayah tersebut terkendala oleh status hukum kawasan yang dilindungi sebagai taman nasional.

“Kami juga mencermati adanya dugaan bahwa wacana ini berkaitan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon yang selama ini terkendala statusnya sebagai taman nasional,” ungkapnya.

Kendati demikian, WALHI menyatakan bahwa dugaan tersebut masih terus didalami sebelum bisa dipastikan kebenarannya secara publik.

“Namun, dugaan tersebut belum dapat kami konfirmasi karena masih memerlukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Terlepas dari apa pun alasannya, kami menolak pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya tanpa dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan,” sambung Umi.

WALHI menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya difokuskan pada perlindungan habitat asli, penguatan program konservasi, serta penanganan berbagai ancaman langsung terhadap populasi badak Jawa.

Mengambil langkah pemindahan tanpa kajian matang justru dikhawatirkan semakin mendekatkan satwa bercula satu tersebut pada ancaman kepunahan. (jpc)