Berita Bekasi Nomor Satu
Bisnis  

BPJS Ketenagakerjaan Cikarang Gandeng Wasnaker Periksa Kepatuhan Perusahaan

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikarang, Muhyiddin Dj memantau kegiatan pemeriksaan terpadu. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang memperkuat pengawasan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) untuk memastikan pemberi kerja memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Kegiatan pemeriksaan terpadu tersebut berlangsung selama dua hari, pada 10-11 November 2026, di Holiday Inn Jababeka. Sebanyak delapan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan bersama petugas BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikarang, Muhyiddin Dj, mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari 199 perusahaan atau Pemberi Kerja/Badan Usaha (PKBU) yang diundang, sebanyak 89 perusahaan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Seluruh perusahaan yang hadir menyatakan komitmen untuk mengikuti program Jaminan Pensiun secara bertahap, mulai November 2026 hingga Maret 2027. Komitmen itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bentuk kesepakatan perusahaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan sejumlah bidang di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, yakni Wasrik, KSA, KSI, Pengendalian Operasional, KCP Delta Mas, dan KCP Cifest Cibarusah.

“Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Indhy-sapaan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikarang.

Indhy menjelaskan, kegiatan tersebut memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, kepesertaan perusahaan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang mengatur penahapan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan skala usaha.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk membantu mengawasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikarang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan memastikan perusahaan yang telah menyatakan komitmen benar-benar mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Pensiun sesuai periode yang disepakati.

“Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak perusahaan memenuhi kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja semakin optimal, khususnya dalam mempersiapkan jaminan kesejahteraan pada masa pensiun,” pungkasnya. (oke)