Berita Bekasi Nomor Satu

Komisi I DPRD Bekasi Tolak Rencana Perubahan Tata Ruang

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menolak rencana perubahan tata ruang di Kecamatan Cikarang Timur dan Kedungwaringin. Rencana itu dinilai belum dibahas secara komprehensif dan berpotensi mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi kawasan industri.

Selain mengancam keberlangsungan sektor pertanian, pengembangan industri di kedua wilayah itu juga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan warga karena lokasinya berdekatan dengan kawasan permukiman.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan pembahasan tata ruang yang telah dilakukan belum mengakomodasi keterkaitan antara kawasan industri, tata ruang sungai, dan jaringan pengairan pertanian.

Menurutnya, rencana perubahan tata ruang justru lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pengembangan industri tanpa mempertimbangkan keberadaan lahan pertanian dan infrastruktur pengairan yang selama ini menopang aktivitas petani.

“Yang membuat kami bingung, tata ruang ini tidak dibahas secara komprehensif dalam konteks tata ruang sungai dan tata ruang tersier atau pengairan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (16/11/2026).

“Tetapi semuanya masuk pada konsep pengembangan industri,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Iwang itu menegaskan, pengembangan industri harus diselaraskan dengan tata ruang sungai dan sistem pengairan. Jika tidak, kepentingan petani akan terabaikan, termasuk keberadaan lahan hijau yang selama ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian.

Ia juga menyoroti adanya dugaan kepentingan pengusaha besar di balik rencana perubahan tata ruang tersebut. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai terus mendorong perubahan meskipun masih terdapat sejumlah persoalan yang belum dibahas secara matang.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Situasi tata ruang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk hidup. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru dikorbankan,” tegasnya.

Iwang menilai, perubahan tata ruang harus sejalan dengan program Presiden yang mendorong penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kawasan pertanian produktif demi memperluas kawasan industri.

Ia meminta Pemkab Bekasi terlebih dahulu menyelaraskan rencana perubahan tata ruang dengan tata ruang sungai, jaringan pengairan, serta keberadaan kawasan permukiman.

“Perubahan tata ruang ini harus disesuaikan dengan tata ruang sungai, pengairan dan lain-lain. Jangan sampai kawasan industri masuk ke permukiman, karena nantinya masyarakat yang akan terganggu,” katanya.

Ia menyebutkan, Pemkab Bekasi telah dua kali menggelar rapat pembahasan persoalan tersebut. Rapat kedua berlangsung Senin (16/11). Namun, jika perubahan tata ruang tetap dipaksakan tanpa kajian menyeluruh, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi memastikan akan menolak rencana tersebut.

“Kami di Komisi I bakal menolak, karena tata ruang ini sangat bertabrakan, apalagi terkait dengan kebutuhan masyarakat. Pemda jangan hanya mementingkan uang. Kajian tata ruangnya harus komprehensif dalam perumusannya,” tukasnya.

Menurutnya, keberadaan kawasan industri belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pengangguran. Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor industri dinilai masih banyak mengalir ke pemerintah pusat.

“Industri banyak, tetapi pengangguran juga masih banyak. Ngapain memikirkan industri terus?. Pajak juga masih ke pusat, pengangguran tetap banyak,” pungkasnya. (pra)