RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pedagang Pasar Baru Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi menyediakan lokasi berjualan yang layak dan memiliki daya tarik pembeli. Mereka juga mendesak adanya kepastian besaran retribusi sesuai ketentuan, menyusul penurunan omzet setelah penertiban dan pemindahan pedagang ke area rooftop.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan pedagang saat mendatangi Plaza Pemkot Bekasi, Senin (16/11/2026). Mereka mengeluhkan pendapatan yang terus merosot karena lokasi berjualan saat ini dinilai kurang strategis dan kalah bersaing dengan pasar lain di sekitarnya.
Seorang pedagang, Mindan, mengatakan pedagang berharap bisa kembali berjualan di area parkir pasar. Menurutnya, lokasi tersebut lebih mudah dijangkau pembeli, terutama pelanggan yang mayoritas berusia lanjut.
“Kalau pedagang yang sekarang mau demo ini inginnya ada di lapangan parkir,” kata salah satu pedagang, Mindan.
Menurutnya, banyak pedagang mengeluhkan omzet yang turun drastis sejak berjualan di rooftop. Bahkan, sebagian pedagang terpaksa menjual aset pribadi, seperti kendaraan, karena modal usaha semakin menipis. Mindan sendiri yang sebelumnya berjualan sayur-mayur kini beralih menjual bumbu dapur.
“Kalau penurunan penghasilan, saya dulu dibawah itu perkiraan 50 kilo, sampai sekarang 10 kilo pun nggak habis,” ucapnya.
Selain penataan lokasi berjualan, Mindan berharap pemerintah mempertimbangkan kelangsungan usaha pedagang dengan mengevaluasi retribusi dan biaya lainnya. Ia mencontohkan, pedagang yang menyewa tiga lapak harus mengeluarkan biaya sekitar Rp80 ribu per hari, termasuk biaya kebersihan dan sampah.
“Kalau yang pakai tiga lapak itu total hampir sekitar Rp80 ribuan lah. Kalau bulanan memang tidak ada,” tambahnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah aspirasi setelah bertemu dengan perwakilan pedagang. Salah satunya terkait dugaan pungutan liar (pungli). Ia menegaskan, Pemkot Bekasi tidak akan mentoleransi pungutan tidak resmi.
Solikhin meminta pengelola pasar, yakni PT Mitra Patriot dan PT BETA, menertibkan praktik pungli tersebut. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk menindaklanjuti persoalan itu.
Terkait besaran retribusi, Pemkot Bekasi akan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan kajian. Penentuan tarif nantinya mempertimbangkan kemampuan pedagang serta kondisi perekonomian.
“Yang kedua, saya minta bahwa besaran terkait dengan retribusi itu nanti dikaji sama KJPP,” ucapnya.
Selain itu, Solikhin meminta agar tidak ada lagi penarikan biaya parkir ganda. Biaya parkir hanya dikenakan saat kendaraan masuk ke area pasar. Sementara itu, tidak boleh ada pihak yang kembali menarik uang parkir di area rooftop.
Adapun permintaan pedagang untuk kembali berjualan di area parkir pasar, menurut Solikhin, tidak dapat difasilitasi. Area parkir harus tetap difungsikan sesuai peruntukannya, sedangkan Pemkot Bekasi telah menyiapkan rooftop sebagai lokasi berjualan pedagang.
“Artinya untuk pindah ke tempat parkir saya rasa kita tidak fasilitasi. Tapi pemerintah punya kewajiban bahwa meskipun ada di Rooftop, pemerintah harus mempromosikan ini kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai salah satu upaya mempromosikan dan meramaikan pasar, khususnya area rooftop, Solikhin mengatakan Pemkot Bekasi telah menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk berbelanja di pasar tradisional melalui Gerakan Belanja (Gebrak). (sur)











