Berita Bekasi Nomor Satu

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Pelaku Kabur Harta Tetap Bisa Disita

Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). FOTO: DERY RIDWANSYA/JAWAPOS

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Selama ini, mekanisme penyitaan dan perampasan aset dalam sistem peradilan pidana konvensional yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan seseorang (in personam).

Sebab, negara baru dapat merampas harta kekayaan pelaku secara permanen setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Bahkan, kendala dapat terjadi ketika tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, mengalami gangguan jiwa permanen, hingga menyamarkan kepemilikan harta dengan menggunakan nama orang lain.

Akibatnya, proses hukum terhadap pelaku bisa terhenti atau mengalami hambatan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak mudah dikembalikan kepada negara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat. Menurutnya, cakupan regulasi tersebut tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga menyasar berbagai kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan secara melawan hukum.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, keberadaan undang-undang tersebut memungkinkan aparat penegak hukum tetap menindak aset yang berkaitan dengan tindak pidana meskipun pelakunya tidak berada dalam proses persidangan. Dengan demikian, upaya pemulihan aset tidak sepenuhnya bergantung pada keberhasilan menghadirkan terdakwa.

“Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” tegasnya.

Regulasi tersebut juga berkaitan dengan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Pendekatan ini menempatkan aset sebagai objek proses hukum (in rem), sehingga negara dapat mengajukan permohonan perampasan terhadap kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, meskipun proses pidana terhadap pemiliknya belum atau tidak dapat diselesaikan.

Meski demikian, penerapan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan, tindakan penyitaan maupun perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap langkah harus mengikuti ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Safaruddin kemudian menjelaskan perbedaan mendasar antara penyitaan dan perampasan aset. Menurutnya, penyitaan merupakan bagian dari kewenangan dalam proses penyidikan, sedangkan perampasan berada dalam ranah kewenangan hakim dan dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan.

“Kalau penyitaan (aset) itu berada di ranah penyidikan, kalau perampasan (aset) itu ranah hakim. (Aset) yang harus dirampas itu setelah ada keputusan hakim. Ini berbeda sekali,” ujar Safaruddin.

Dia menilai, penggunaan istilah perampasan aset dalam nama undang-undang tersebut memiliki penekanan tersendiri. Sebab, meskipun substansi regulasinya juga mencakup pemulihan dan penyitaan aset, istilah perampasan dianggap lebih menggambarkan ketegasan negara dalam memberantas tindak pidana, terutama korupsi.

“Tapi kalau umumnya Undang-Undang Penyitaan Aset atau ada juga yang mengatakan Pemulihan Aset, kurang serem. Jadi kita ini kadang-kadang memerlukan judul-judul yang serem,” pungkasnya. (jpc)