RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2025 mulai disusun, hasil dari perencanaan ini diharapkan dapat mendongkrak nilai beberapa indikator pembangunan. Setidaknya ada 10 aspek yang harus menjadi fokus dalam penyusunan RPD, mulai dari kesehatan hingga pengangguran.
Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menyampaikan, rancangan pembangunan yang disusun perlu memfokuskan 10 aspek prioritas. Yakni kesehatan, stunting, pelayanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran.
Ia menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerjasama dalam pelaksanannya. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat dicapai sesuai target.
“Kesepuluh aspek tersebut harus diselenggarakan secara kolaboratif, dan integratif oleh seluruh komponen perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan pendukung prioritas pembangunan dimaksud,” ungkapnya dalam kegiatan Kick Off Meeting perencanaan pembangunan daerah tahun 2025, Kamis (11/1).
Secara garis besar, capaian kinerja tahun 2023 telah menunjukkan trend positif. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik di angka 83,06 poin, laju pertumbuhan ekonomi naik di angka 4,96 persen, laju inflasi turun ke angka 3,14 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 7,90 persen, serta angka kemiskinan turun ke angka 4,10 persen.
Tahun 2026 nanti, ditarget setiap kelurahan memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Tahun 2023 lalu jumlah sekolah negeri di Kota Bekasi tercatat sebanyak 377 unit, masing-masing 315 Sekolah Dasar (SD) dan 62 SMP.
Sementara di sektor kesehatan, ditarget Puskesmas berdiri di tiap kelurahan. Tahun 2023 lalu infrastruktur kesehatan yang telah dimiliki oleh Pemkot Bekasi terdiri 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B, 4 RSUD tipe D, 53 puskesmas, serta kepesertaan BPJS telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Dalam proses musyawarah pembangunan nanti, Gani meminta kepada jajarannya untuk mempertimbangkan fungsi, kewenangan, dan kemampuan keuangan daerah.
“Dalam perencanaan pembangunan yang dimusyawarahkan diharapkan dapat menyesuaikan kemampuan pembiayaan, dengan mensinergikan sumber dana baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota Bekasi. Sehingga anggaran dapat dialokasikan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran,” tambahnya.
Pada sisi pembangunan infrastruktur, Kota Bekasi dinilai telah berkembang pesat, terutama untuk mendukung dan memudahkan pergerakan masyarakat. (sur)
