RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap selanjutnya, seperti pembangunan ruko, restoran, dan hotel, mengingat Kabupaten Bekasi memiliki banyak developer dan investor di bidang perindustrian.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IKN dengan tema “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3).
“Pak Ridwan Kamil (sebagai kurator pembangunan proyek fisik Ibu Kota Nusantara) menyebutkan bahwa pembangunan tahap berikutnya bisa mengundang partisipasi para pebisnis, investor dari kota-kota di seluruh Indonesia. Kami siap karena di Kabupaten Bekasi banyak sekali developer dan investor,” ujar Dani Ramdan.
Dijelaskan Dani, bahwa Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri yang di dalamnya terdapat berbagai macam produksi, seperti alat berat, baja, sarana elektrikal, mekanikal, furnitur, sampai kendaraan listrik. Tentunya hal ini akan berdampak pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dapat mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor.
BACA JUGA: Safari Ramadan Pemkab Bekasi Mulai dari Tambelang
“Tapi sebaliknya kami juga akan mewakili masyarakat kami agar P3DN-nya ini Kabupaten Bekasi pusatnya industri, kami juga bisa jadi marketing,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan terkait ketentuan pemanfaatan lahan, yang jika dalam waktu tertentu tidak dimanfaatkan maka bisa diambil kembali. Menanggapi hal tersebut, ia berharap ketentuannya dapat diterapkan di daerah selain Ibu Kota Nusantara, karena banyak lahan di Kabupaten Bekasi yang sudah dibeli oleh developer tetapi masih belum dibangun, sehingga lahannya dapat lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Melihat kondisi kami di Kabupaten Bekasi, lahan-lahan sudah diborong oleh industriawan dan developer, tapi puluhan tahun tidak terbangun. Jadi ketentuan tersebut bisa diterapkan di daerah lain sehingga pemanfaatan tanah yang harganya terus naik mungkin bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Rakornas tersebut bertujuan untuk memastikan pemerataan informasi mengenai bentuk pemerintahan di IKN, potensi kerja sama dengan IKN, kekhususan IKN dan kewenangan khusus IKN, perkembangan pembangunan IKN, pelaksanaan investasi di IKN, serta untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di Indonesia.
BACA JUGA: Puluhan ASN Pemkab Bekasi Turun Jabatan hingga Diberhentikan
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan penjelasan konsep dan perspektif Ibukota Nusantara dari berbagai aspek, meliputi perspektif pemerintahan yang fokus pada inovasi dan kemampuan beradaptasi, perspektif lingkungan untuk mewujudkan kota berkelanjutan dengan mencapai net zero emissions pada 2045 mendatang, perspektif ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi inklusif, serta perspektif teknologi yang mengadopsi konsep Kota Cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyampaikan bahwa pengenalan Ibu Kota Nusantara ini merupakan loncatan transformasi peradaban di Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pangkalan bagi peradaban baru dengan memperkenalkan budaya baru.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan transformasi untuk membuat peradaban baru dengan memperkenalkan budaya baru dan dasar baru untuk kemajuan Indonesia serta untuk menyebarluaskan magnet ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Hal ini membuat kolaborasi antar pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menjadi vital sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik,” ujarnya.
BACA JUGA: ASN Bersedia Pindah ke IKN Bakal Dapat 1 Rumah dan Tunjangan Khusus
Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari kementerian/lembaga terkait yaitu; Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran; Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H. Sumadilaga; Sekretaris Jenderal Menteri ATR/Kepala BPN, Suyus Windayana; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti; serta Kurator Ibu Kota Nusantara, Ridwan Kamil,
“Sejalan dengan visi kita mewujudkan kota cerdas yang berorientasi net zero emissions, tugas kami di sini adalah memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan sehingga nantinya memberikan manfaat untuk masyarakat luas,” ujar Ridwan Kamil dalam kesempatan tersebut.
Agenda rakornas ini juga dihadiri oleh 39 sekretaris kementerian/lembaga, 38 gubernur, serta 594 bupati/wali kota dari seluruh wilayah di Indonesia. (and/adv)
