RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal membangun fasilitas publik bila proyek Moda Transportasi Modern (MRT) Cikarang-Balaraja telah terbangun.
Sebagaimana diketahui Pembangunan MRT lintas Timur-Barat yang menghubungkan Cikarang-Balaraja direncanakan groundbreaking pada Agustus 2024. Proyek ini baru saja mendapatkan pinjaman dari Jepang sebesar 140,699 miliar yen atau sekitar Rp 14,49 triliun (kurs Rp 103) untuk fase I tahap 1 yang dijadwalkan beroperasi pada tahun 2031.
Di Kabupaten Bekasi, akan dibangun beberapa stasiun termasuk Karang Satria, Sumberjaya, Wanajaya, Stasiun Cikarang, dan Metland Tambun. Pembangunan MRT direncanakan dalam dua fase. Fase I tahap 1 mencakup jalur Medan Satria-Tomang dan Rorotan sepanjang 30,4 km dengan 21 stasiun (13 elevated dan 8 bawah tanah) serta depo di Rorotan. Fase I tahap 2 akan membangun jalur Tomang-Kembangan sepanjang 9,2 km dengan 6 stasiun elevated. Fase II meliputi jalur Kembangan-Balaraja sepanjang 29,9 km dengan 14 stasiun elevated dan jalur Medan Satria-Cikarang sepanjang 20 km dengan 7 stasiun elevated.
BACA JUGA: MRT Butuh Pembebasan 106 Bidang Tanah
“Proyek ini merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dari Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk mengurai kemacetan dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum,” ujar Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiono.
Rencananya, di Stasiun Cikarang akan dibangun area parkir dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, karena adanya pergeseran fokus di DKI Jakarta, anggaran tersebut perlu dikaji ulang.
“Kami telah mengajukan permohonan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta agar bantuan dan program yang sebelumnya disetujui untuk Pemkab Bekasi dapat direalisasikan untuk pembangunan di sekitar Stasiun Cikarang,” tambahnya.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Siapkan Ruangan Interaktif Penyelesaian Masalah
Agus juga menyebut bahwa pembangunan MRT jalur Balaraja-Cikarang akan didukung dengan bantuan kendaraan bus kecil bagi masyarakat Kabupaten Bekasi setelah MRT beroperasi. Rencana ini masih dalam tahap pengkajian untuk menentukan wilayah dan rute bus yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himawan Abror, menekankan pentingnya respons yang baik terhadap pembangunan PSN di Kabupaten Bekasi agar dapat menghubungkan baik program pemerintah pusat maupun daerah dengan baik, serta memperhatikan infrastruktur dan penggunaan kendaraan umum untuk menghindari terjadinya titik kemacetan baru di sekitar stasiun-stasiun MRT.
“Kami berharap program ini dapat direspon untuk sarana dan fasilitas pendukung. Jangan sampai di stasiun tersebut menjadi titik kemacetan baru. Jadi harus benar benar diperhatikan, baik infrastruktur dan kendaraan umum,” jelasnya.(and)
