RADARBEKASI.ID, BEKASI – Massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggeruduk kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis (8/8/). Dalam aksinya kemarin, GMBI membuka sejumlah fakta terbaru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Di hadapan anggota DPRD Kota Bekasi, perwakilan massa menyampaikan kekacauan PPDB yang terjadi saat ini bermula dari MoU antara Pemkot Bekasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) disusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda), kemudian Keputusan Walikota (Kewal) yang mengalami perubahan di pertengahan jalan. Mereka juga mempertanyakan jaminan sekolah gratis bagi siswa yang terpaksa melanjutkan di swasta.
“Jangan sampai persoalan itu dianggap hanya PHP, ini yang kami khawatirkan. Dikatakan bahwa Pj mengatakan ke swasta itu gratis, dan sampai saat ini pun tidak gratis. Itu persoalan yang harus diselesaikan,” ungkap Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya.
BACA JUGA: Adukan MoU soal PPDB, GMBI Geruduk DPRD Kota Bekasi
Pihaknya juga menyampaikan temuan adanya sejumlah kelas yang masih kosong di beberapa SMP negeri. Disamping itu, GMBI juga tengah mendata anak-anak yang belum bersekolah, diperkirakan jumlahnya diatas seribu anak.
“Alangkah lebih baik diisi. Soal mekanismenya seperti apa kita tunggu keputusan dari Pj wali kota,” ucapnya.
Selain itu, GMBI mendorong agar DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan problematika PPDB ini. Desakan ini didasari atas kajian yang telah dilakukan oleh GMBI dan ketidakpercayaan masyarakat. Asep memastikan desakan untuk membentuk pansus ini akan tetap berjalan meskipun temuan kelas kosong di SMP negeri telah disetujui untuk dibuka.
“Karena pansus ini kan untuk kebaikan di 2025. Yang harus diselesaikan secara cepat ini adalah bagaimana menyikapi anak didik yang saat ini belum bersekolah,” tambahnya.
BACA JUGA: BMPS Kota Bekasi Minta Ubah Isi MoU dengan Disdik
Anggota DPRD Kota Bekasi, Dariyanto menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta Pj Wali Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan (Disdik) memperhatikan anak-anak yang belum bersekolah.
Data yang disampaikan oleh perwakilan massa, setidaknya ada 20 ruang kelas kosong di sepuluh SMP negeri. Data tersebut akan dipastikan ke masing-masing sekolah.
“Komisi 4 akan segera berkoordinasi dengan Disdik dan Pj Wali Kota Bekasi. Jangan terlalu lama, karena saat ini sudah mulai belajar dan harus segera mungkin ini bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu rekomendasi komisi IV terkait dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan saat ini.
“Kita menunggu rekomendasi komisi empat, nanti akan dikoordinasikan oleh komisi empat,” katanya.
Sejauh ini solusi yang disampaikan oleh Pemkot Bekasi adalah memasukkan siswa ke sekolah swasta kemudian dibiayai lewat APBD.
BACA JUGA: Massa GMBI Kembali Geruduk Pemkot Bekasi, Ini Tuntutannya
Selain siswa yang belum bersekolah, ia juga menyampaikan bahwa saat ini Kota Bekasi kekurangan guru. Tenaga pendidik ini menjadi isu penting yang harus segera dicarikan solusinya.
“Makanya dari awal saya sudah meminta, mengajak, agar nanti kita ke Menpan (Menpan-RB). Memastikan kekosongan guru ini harus segera diatasi oleh pemerintah daerah, polanya seperti apa kita minta kuota di Menpan,” tambahnya.
Sebelumnya, BMPS Kota Bekasi menyebut data siswa yang belum bersekolah hingga akhir pekan lalu berkisar 700 anak. Data ini didapat dari analisis jumlah lulusan dan jumlah siswa dalam tiga tahun terakhir. (sur)
