RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi mengisyaratkan dukungan terhadap usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, kedua fraksi tersebut belum menyatakan dukungan secara resmi dengan sejumlah pertimbangan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung upaya peningkatan PAD.
“Kita (Fraksi PKS) pada prinsipnya hayuk, kita dukung teman-teman yang mau meningkatkan PAD. Kalau memang dibutuhkan secara administrasi kita akan melakukan itu,” ujar Saeful, kepada Radar Bekasi, Rabu (1/4).
Saeful menilai, peningkatan PAD menjadi penting, terutama untuk mengantisipasi potensi membengkaknya belanja pegawai pasca pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tanpa peningkatan PAD, kondisi tersebut berpotensi memicu pengurangan jumlah PPPK.
“Kalau PAD tidak digenjot otomatis bengkak belanja pegawai kita, bisa jadi ada pengurangan. Tapi Plt bupati bilang kita enggak mau mengurangi PPPK, karena bicara kehidupan. Kita enggak mau ada pemutusan kerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengimbangi tentunya harus ada peningkatan PAD, saya setuju,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu menambahkan, pihaknya belum membahas secara detail dengan pimpinan DPRD terkait dukungan pembentukan Pansus PAD.
Menurutnya, DPRD saat ini masih fokus pada sejumlah pansus lain, seperti Pansus LKPJ, Pansus Raperda Tibum, dan Pansus Perlindungan Guru.
“Kita belum melakukan pembicaraan lebih detail terhadap pimpinan, karena kita memang terbentur sama Pansus yang akan kita lakukan, ada tiga pansus seperti LKPJ, Pansus Raperda Tibum, dan Perlindungan Guru. Paling enggak nanti di triwulan dua atau tiga,” katanya.
Senada, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, menilai pembentukan Pansus PAD sangat diperlukan untuk mengkaji potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal.
“Saya pikir bahwa pansus ini dibentuk buat mengkaji potensi PAD yang belum tergarap maksimal, lalu juga evaluasi kebocoran yang enggak efektif di pemungutannya, juga menyusun rekomendasi kebijakan atau Perda yang baru jika dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sejak Fraksi Demokrat memegang komando di Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pihaknya telah menyoroti pentingnya peningkatan PAD melalui inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kalau Fraksi Demokrat belum (berkirim surat), tapi kita juga pasti sepakat kalau untuk meningkatkan PAD, dan kita secara lisan ke Bapenda sudah mengusulkan harus ada pendapatan daerah yang bertambah, dan itu harus dibentuk pansus supaya tidak ada kebocoran. Termasuk ke pimpinan DPRD sudah menyampaikan secara lisan,” katanya. (pra)
