Oleh: Dahlan Iskan
Ia jadi bupati karena bupati sebelumnya ditangkap KPK. Kini setelah jadi bupati, dirinya sendiri yang ditangkap KPK: Tulungangung, Jatim.
Maka Wakil Bupati Ahmad Baharudin kini dapat durian runtuh: menjabat bupati Tulungagung.
Sebenarnya sejak menjelang pilkada lalu Baharudin sudah mendapat rekomendasi dari partainya: untuk jadi calon bupati Tulungagung. Ia memang ketua Gerindra di kabupaten itu. Tapi ia merasa tidak mampu. Terutama soal pendanaan.
Baharudin memang pengusaha: konveksi pakaian. Tapi tidak cukup besar untuk jadi sumber dana pilkada. Ia juga anggota DPRD Tulungagung dari Gerindra tapi masih merasa tidak mampu membiayai pilkada.
Akhirnya Gerindra mencabut rekomendasi untuk Baharudin. Lalu menunjuk non kader sebagai calon bupati: Gatut Sunu. Ahmad Baharudin dijadikan calon wakilnya.
Gatut Sunu sendiri saat itu lagi limbung. Sebagai incumbent wakil bupati, ia ingin maju jadi nomor satu. Untuk itu Gatut ikut penjaringan calon bupati yang diadakan PDI-Perjuangan.
Gatut lolos. Sebagai incumbent wabup, elektabilitasnya memang tinggi. Gatut pun sudah bisa tenang. Ia bisa ikut pilkada melawan bupatinya sendiri.
Di politik ketenangan itu langka. Tiba-tiba rekomendasi PDI-Perjuangan diberikan kepada orang lain: Sumaryoto. Mungkin PDI-Perjuangan lebih yakin ke incumbent bupati daripada incumbent wakil bupati.
Di saat limbung itulah keluar akalnya: ia merayu Baharudin untuk bisa maju lewat Gerindra –biarpun rekomendasi Gerindra sudah diberikan ke Baharudin.
Rupanya Gatut berhasil merayu pemegang rekomendasi Gerindra itu. Gatut sanggup menanggung biaya pilkada. Baharudin tidak perlu keluar banyak uang masih pula bisa jadi wakil bupati.
Pasangan Gatut-Baharudin menang.
Di Tulungagung, Gatut dikenal penuh perhitungan. Terutama soal uang. Gatut tahu sulitnya cari uang. Toko bangunan miliknya memang maju tapi skalanya tetap toko di desa.
Di Tulungangung, Gatut dikenal sebagai orang yang ketat dalam hal keuangan. Itu sudah jadi omongan orang di warung-warung kopi. “Pak Gatut itu, kalau misalnya ada lomba berwudu, ia pasti juaranya,” ujar tokoh di kota Tulungagung. Maksudnya: air yang jatuh ke tangannya tidak sedikit pun yang bisa menetes ke bawah.
Rupanya Gatut menginginkan ini: bagaimana agar lebih banyak lagi air yang mancur ke tangannya. Ia menemukan akal. Jiwa kewirausahaannya ia bawa ke birokrasi. Ia ciptakan inovasi. Ide baru. Cara lain dari yang lain. Ia ciptakan sistem yang belum terjadi sebelumnya: semua pejabat baru yang ia angkat harus membuat pernyataan pengunduran diri. Tanpa tanggal. Pernyataan itu diserahkan kepada Gatut.
Kapan saja Gatut ingin memberhentikan pejabat itu, ia tinggal mengisi tanggal di surat pernyataan itu.
Dengan demikian semua pejabat baru sangat loyal kepada Gatut. Mereka takut tiba-tiba surat pernyataan itu bertanggal. KPK mengindikasikan cara itu sebagai jalan menuju korupsi.
Gatut pun ditangkap KPK. Baharudin jadi bupati. Tentu untuk jadi bupati definitif harus menunggu Gatut dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Siapa tahu Gatut punya cara lain untuk bebas dari penjara.
Apa yang didapat Baharudin saat ini pernah didapat oleh Gatut.
Gatut pernah berjuang untuk jadi bupati 10 tahun lalu. Ia sudah keluar banyak uang. Tapi ia gagal dapat rekomendasi sebagai cabup maupun cawabup.
Rekomendasi PDI-Perjuangan jatuh kepada Maryoto dan pasangannya, Heru Suseno. Maryoto terpilih. Lalu ditangkap KPK. Heru Suseno pun naik dari wakil menjadi bupati.
Berarti posisi wakil bupati kosong. DPRD pun melakukan pemilihan. Dua calon bertarung di DPRD. Gatut terpilih lewat proses yang dramatis di DPRD.
Bayangkan sendiri: betapa mahal proses menjadi calon yang gagal, lalu proses pemilihan wabup di DPRD. Dan kemudian proses pilkada yang membuatnya terpilih menjadi bupati.
Tulungagung dulu terkenal karena punya terowongan Neyama. Kini Tulungagung terkenal sebagai sasaran KPK. (Dahlan Iskan)
