RADARBEKASI.ID, BEKASI — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 31 Maret 2026 tetap terjaga dan mencatat surplus di tengah dinamika perekonomian global.
APBN Jawa Barat membukukan surplus regional sebesar Rp2,45 triliun. Total pendapatan negara mencapai Rp31,67 triliun atau 16,80 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp29,22 triliun atau 27,45 persen dari pagu.
Penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 tercatat terkontraksi 3,46 persen (year-on-year), yang disumbang oleh penerimaan perpajakan yang terkontraksi 3,40 persen (yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 4,40 persen (yoy).
Kontraksi penerimaan perpajakan terutama dipengaruhi oleh penurunan cukai sebesar 13,70 persen (yoy), dengan realisasi Rp7,19 triliun dari target Rp30,56 triliun atau 23,51 persen. Penurunan ini terutama berasal dari Cukai Hasil Tembakau yang turun 14,30 persen (yoy).
Di sisi lain, sejumlah sektor pajak masih mencatat pertumbuhan, di antaranya jasa profesional tumbuh 46,46 persen, keuangan dan asuransi 25,02 persen, aktivitas penyewaan 19,09 persen, perdagangan 16,25 persen, serta administrasi pemerintahan 3,26 persen. Pertumbuhan ini didorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Fitri Maret 2026.
Kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III juga menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penerimaan neto tercatat Rp6,57 triliun atau 18,1 persen dari target, dengan pertumbuhan 10,9 persen (yoy).
Dari sisi jenis pajak, pertumbuhan ditopang oleh PPN Dalam Negeri yang naik 18,1 persen (yoy), PPh Pasal 21 sebesar 64,4 persen (yoy), serta PPN Impor sebesar 12,9 persen (yoy). Dari sisi sektoral, pertumbuhan didukung industri pengolahan 13,7 persen (yoy), perdagangan 10,7 persen (yoy), dan administrasi pemerintahan 33,5 persen (yoy).
Realisasi PNBP hingga Maret 2026 tercatat Rp1,85 triliun atau 27 persen dari target, namun terkontraksi 4,40 persen (yoy). Penurunan terutama terjadi pada PNBP lainnya yang turun 22,57 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp29,22 triliun atau 27,45 persen dari pagu Rp106,45 triliun, dengan perlambatan 0,68 persen (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terkontraksi 7,96 persen (yoy) seiring penyesuaian pagu.
Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp9,2 triliun atau 20,31 persen dari pagu dan tumbuh pada seluruh komponen belanja. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp697,31 miliar atau naik 92,92 persen (yoy).
Realisasi TKDD tercatat Rp20,02 triliun atau 32,73 persen dari pagu. Penyaluran TKD mencapai Rp19,74 triliun (33,32 persen) atau tumbuh 2,01 persen (yoy). Sementara itu, Dana Desa terkontraksi 88,48 persen (yoy) karena penyaluran baru dimulai Maret 2026 setelah terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026.
Sejumlah program prioritas nasional juga terus berjalan di Jawa Barat, di antaranya Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 14,5 juta penerima manfaat, serta Program FLPP yang telah menjangkau lebih dari 10 ribu penerima dengan realisasi Rp1,28 triliun. Program lain seperti koperasi desa, sekolah rakyat, dan ketahanan pangan juga menunjukkan perkembangan positif.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur, serta Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp760,62 miliar kepada 125 ribu debitur. Jawa Barat berkontribusi 11,83 persen terhadap penyaluran KUR nasional.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,79 persen (yoy). Inflasi April 2026 tercatat 2,49 persen (yoy), sementara neraca perdagangan Maret 2026 mencatat surplus USD1,98 miliar.
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perang dagang, hingga volatilitas pasar keuangan, perekonomian Jawa Barat tetap resilien. APBN disebut terus berperan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja negara, mengoptimalkan penerimaan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mendukung program prioritas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
