RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 31 Mei 2026 tetap terjaga kuat dan mencatatkan surplus regional di tengah kekhawatiran terhadap kondisi global yang dinamis.
APBN Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp15,55 triliun. Total Pendapatan Negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp60,66 triliun atau 32,18 persen dari target, sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp45,11 triliun atau 41,76 persen dari pagu.
Penerimaan Negara hingga akhir Mei 2026 tercatat tumbuh 5,62 persen secara tahunan (year on year/yoy). Keberhasilan ini didorong oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp57,63 triliun yang tumbuh 6,11 persen (yoy), meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kontraksi tipis sebesar 0,65 persen (yoy).
Penerimaan dari sektor Pajak Dalam Negeri menyumbang Rp4,66 triliun atau tumbuh 11,34 persen, sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp11,87 triliun namun terkontraksi 10,17 persen (yoy). Sektor ekonomi yang menyumbang pertumbuhan tertinggi pada sisi perpajakan adalah sektor Keuangan dan Asuransi yang melejit 40,31 persen (netto), disusul sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 28,17 persen, Jasa Profesional 24,21 persen, serta Perdagangan 21,35 persen akibat lonjakan aktivitas menjelang Iduladha dan libur panjang. Kontributor terbesar perpajakan tetap didominasi sektor Industri Pengolahan yang menyumbang Rp21,62 triliun dengan pertumbuhan 6,08 persen.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat. Hingga 31 Mei 2026, realisasi penerimaan neto tercatat mencapai Rp12,68 triliun atau 34,9 persen dari target, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 18,5 persen. Adapun realisasi restitusi pada periode ini tercatat sebesar Rp1 triliun atau tumbuh 9,3 persen (yoy).
Dari sisi jenis pajak, pertumbuhan penerimaan di Kanwil DJP Jawa Barat III ditopang oleh lonjakan PPh Pasal 21 yang tumbuh 46,3 persen (yoy), PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 31,8 persen (yoy), serta PPN Dalam Negeri sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara itu, dari sisi sektoral, pertumbuhan kinerja penerimaan didukung oleh sektor Perdagangan sebesar 24,6 persen (yoy), Administrasi Pemerintahan 19,2 persen (yoy), dan Industri Pengolahan 18,1 persen (yoy).
Realisasi PNBP mencapai Rp3,03 triliun atau 44,26 persen dari target dan terkontraksi sebesar 2,93 persen (yoy). Penurunan ini didorong oleh PNBP Lainnya yang turun 15,26 persen (yoy), terutama pada penerimaan PNBP Polri seperti STNK, TNKB, dan BPKB, jasa pelayanan pertanahan, serta PNBP uang sitaan TPPU dan tindak pidana korupsi.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp45,11 triliun atau 41,76 persen dari pagu sebesar Rp108,03 triliun, dengan pertumbuhan 1,67 persen (yoy). Pertumbuhan utama terjadi pada Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh signifikan 27,71 persen di seluruh jenis belanja dengan realisasi Rp16,66 triliun.
Lonjakan tertinggi dicatatkan oleh Belanja Modal yang mencapai Rp1,88 triliun atau meroket 126,60 persen (yoy). Sebaliknya, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih terkontraksi sebesar 9,18 persen (yoy).
Realisasi TKDD tercatat sebesar Rp28,45 triliun atau 46,52 persen dari pagu. Penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp27,62 triliun atau terkontraksi 1,59 persen (yoy), sementara Dana Desa terealisasi Rp832,47 miliar atau terkontraksi 74,48 persen (yoy) akibat sempat tertahannya penyaluran pada awal tahun dan baru mulai bergulir normal pada Maret 2026 setelah terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026.
Berbagai program prioritas nasional juga terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,68 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 30.132 pemasok. Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berhasil menjangkau 15.915 penerima dengan nilai realisasi sebesar Rp2 triliun.
Di sektor pendidikan dan koperasi, telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan total 47 unit sekolah, sementara Program Revitalisasi Sekolah berhasil terealisasi pada 1.625 unit dari target 1.699 unit. Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah merealisasikan anggaran sebesar Rp2,37 triliun dengan capaian serapan beras mencapai 491.297 ton.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2026 mencapai Rp16,12 triliun kepada 245,83 ribu debitur, berkontribusi sebesar 11,50 persen terhadap penyaluran nasional dengan serapan terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp6,29 triliun. Sementara itu, Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp926,45 miliar kepada 161,58 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi regional, perekonomian Jawa Barat tumbuh solid sebesar 5,79 persen (yoy) pada triwulan I 2026. Tingkat inflasi Mei 2026 terkendali pada angka 3,07 persen (yoy), dengan komoditas emas perhiasan dan daging ayam sebagai penyumbang utama.
Neraca perdagangan regional per April 2026 juga mencatatkan surplus sebesar USD2,35 miliar, sehingga total akumulasi surplus Januari–April 2026 mencapai USD8,90 miliar. Di sisi produsen, Nilai Tukar Petani (NTP) naik 1,23 persen menjadi 118,30, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan 0,87 persen menjadi 116,87.
Di tengah dinamika global, APBN Regional Jawa Barat terbukti tetap resilien dan bekerja optimal sebagai *shock absorber* sekaligus penggerak roda ekonomi. Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara, menjaga kesehatan fiskal, serta mempercepat realisasi anggaran demi pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat. (*)
