RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tekanan ekonomi global dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat masyarakat Kabupaten Bekasi lebih memprioritaskan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan membayar pajak. Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya realisasi penerimaan pajak daerah.
Hingga 11 Juni 2026, penerimaan pajak daerah Kabupaten Bekasi baru mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 35 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini membuat masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kewajiban membayar pajak.
“Sekarang harga BBM naik, otomatis daya beli masyarakat turun. Ada kemungkinan masyarakat lebih mementingkan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan untuk membayar pajak,” kata Iwan, Kamis (11/6).
Ia menjelaskan, mayoritas wajib pajak di Kabupaten Bekasi berasal dari kelompok usaha mikro dan kecil dengan nilai ketetapan pajak di bawah Rp2 juta. Ketika biaya hidup meningkat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan, dampaknya langsung terasa terhadap penerimaan daerah.
“Ini terjadi di tengah situasi global. Kenaikan BBM ini tidak menutup kemungkinan berpengaruh kepada harga-harga (kebutuhan pokok). Kita bukan menyalahkan apa-apa, ini karena kondisi dunia,” katanya.
Perlambatan ekonomi juga dirasakan pelaku usaha. Berdasarkan data Bapenda, sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengalami fluktuasi cukup tajam. Sejumlah usaha tercatat tumbuh, namun tidak sedikit yang terpaksa tutup akibat menurunnya tingkat konsumsi masyarakat.
“Kalau saya lihat dari data, ada yang tumbuh, tapi banyak juga yang mati. Sektor PBJT ini yang paling fluktuatif,” ujar Iwan.
Meski demikian, Bapenda terus menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satunya dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memetakan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bekasi secara lebih akurat.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun ini mengalami penurunan. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi dituntut meningkatkan kemandirian fiskal agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Konsen kami di jajaran Bapenda adalah berupaya memenuhi target PAD untuk membangun Kabupaten Bekasi. Sebab, tanpa PAD pembangunan akan terhambat, apalagi tahun ini dana transfer dari pusat berkurang,” pungkasnya. (ris)
