RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pembangunan dua underpass di Kabupaten Bekasi terganjal anggaran. Padahal, kajian teknis dan sejumlah persiapan pembangunan telah dilakukan, bahkan disebut mencapai sekitar 90 persen.
Dua titik yang direncanakan berada di Telaga Asih, Cikarang Barat, dan Lemahabang, Cikarang Timur. Kedua kawasan tersebut merupakan titik dengan aktivitas kendaraan tinggi dan diprediksi menghadapi persoalan kemacetan yang semakin kompleks.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengatakan persoalan di Lemahabang cukup kompleks karena kawasan tersebut bersinggungan dengan dua status jalan berbeda.
“Lemahabang-Cibarusah itu jalan provinsi, kemudian Bekasi-Karawang merupakan ruas jalan nasional,” kata Deni, Selasa (18/8).
Menurutnya, Pemkab Bekasi dalam rencana tersebut berperan menyiapkan kebutuhan pendukung, terutama pembebasan lahan. Adapun pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai status jalan.
Dishub Kabupaten Bekasi, kata Deni, siap berkoordinasi jika pembangunan dibiayai Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“Kalau yang membangun Kementerian Perhubungan, kita siap koordinasi terkait MoU atau PKS-nya,” ujarnya.
Deni mengatakan Pemkab Bekasi sebelumnya hampir mendapatkan pembangunan underpass di Telaga Asih. Draf kerja sama dengan Kementerian Perhubungan bahkan disebut telah beberapa kali difinalisasi dan tinggal menunggu penandatanganan.
Namun, rencana tersebut batal setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur serupa kemudian dialihkan ke Bekasi Timur, Kota Bekasi.
“Drafnya sudah finalisasi beberapa kali, tinggal tanda tangan. Ternyata ada efisiensi dan sebagainya. Setelah itu ada kejadian di Bekasi Timur, akhirnya justru Kota Bekasi yang mendapatkan anggaran tersebut,” jelasnya.
Pasca kejadian tersebut, Pemkab Bekasi kembali mengajukan pembangunan infrastruktur di dua titik, yakni Telaga Asih dan Lemahabang.
Menurut Deni, terdapat dua surat yang diajukan kepada pemerintah pusat. Surat dari Pemkab Bekasi ditandatangani Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Sementara Gubernur Jawa Barat juga mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita belum tahu goal-nya nanti di Kementerian Perhubungan atau Kementerian PU terkait dana pembangunannya,” katanya.
Pemkab Bekasi juga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan teknis. DED disiapkan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), sedangkan kebutuhan pembebasan lahan berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).
Deni mengatakan konsep awal yang dibahas bersama SDABMBK adalah pembangunan underpass, bukan flyover. Dishub akan berperan menentukan pola pergerakan kendaraan setelah infrastruktur tersebut dibangun. Kajian dilakukan untuk mengetahui arus kendaraan yang lebih dominan, baik menuju Bekasi maupun Karawang.
“Kami di ABT nanti ada studi terkait perhitungan lalu lintas. Mana arah yang terbanyak, apakah ke arah Karawang atau ke Bekasi. Itu yang menentukan arah underpass,” jelasnya.
Berdasarkan paparan terakhir, underpass dirancang dari arah Lemahabang menuju Bekasi. Kendaraan yang keluar dari underpass akan diarahkan menuju kawasan Bekasi atau SGC.
Adapun kendaraan menuju Karawang akan diarahkan berputar di kawasan lampu merah Taman Cinity, Cikarang Utara.
“Jadi kalau menuju Karawang nanti muternya di lampu merah Taman Cinity,” ujarnya.
Deni mengatakan persiapan teknis pembangunan hampir rampung. Secara keseluruhan, kesiapan pembangunan disebut telah mencapai sekitar 90 persen.
“Semua studi hampir 90 persen siap untuk pembangunan. Makanya pascakejadian di Bekasi Timur kita mengajukan dua, yaitu Telaga Asih sama Lemahabang,” katanya.
Meski persiapan teknis terus dilakukan, Pemkab Bekasi masih menunggu kepastian pemerintah pusat maupun provinsi mengenai sumber anggaran.
“Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saat ini kita belum tahu siapa yang akan membiayai,” ujarnya.
Sementara, Kepala SDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan pembangunan dua underpass tersebut belum dapat dipastikan kapan dimulai. Sebab, anggaran pembangunan belum dialokasikan pemerintah.
“Memang kami sudah melakukan pembahasan. Hanya saja untuk tahun ini atau tahun depan terkait anggarannya dari pemerintah belum dialokasikan. Sehingga untuk pembangunan kedua underpass masih menunggu kepastian anggarannya,” katanya. (and)
