RADARBEKASI.ID– Partai-partai non parlemen keberatan dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen di Pemilu 2029 mendatang.
Pasalnya, suara pemilih terancam mubazir atau tidak terakomodir ketika partai yang didukungnya tidak lolos parliamentary threshold, mengingat ambang batas yang begitu tinggi.
“Kita anggap suara pemilih yang dari pusat itu nanti mubazir, karena tidak terakomodir ketika calon yang didukungnya tidak lolos parliamentary threshold partainya,” ujar Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nur Hermawan, kepada Radar Bekasi, Kamis (8/10).
Seperti diketahui, delapan partai non-parlemen, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya, membentuk Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) untuk menyusun naskah akademik memuat 30 isu seputar RUU Pemilu, termasuk ambang batas parlemen yang menjadi isu utama.
Melalui draf naskah akademik tersebut, GKSR menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen. Koalisi mengusulkan agar ambang batas parlemen cukup hanya 1 persen.
Sebagai pengurus di tingkat daerah, kata Agus, fatsun terhadap putusan pimpinan partainya di tingkat pusat. Dalam hal ini, dirinya menegaskan, Partai Hanura mengarahkan ambang batas di angka 1 persen. Dan tidak setuju dengan wacana kenaikan 5 persen.
“Intinya yang DPP Hanura mengarahkan 1 persen. Tentu tidak setuju apa sekarang dibahas tentang ambang batas menjadi 5 persen, karena sudah menciderai hasil pemilih nantinya,” katanya.
Menurutnya, ketika calon yang didukung oleh masyarakat terpilih sebagai DPR RI karena meraih suara tinggi, namun terhalang duduk di Senayan karena partainya tidak lolos ambang batas, sehingga suara mereka sia-sia. “Ketika si calon yang didukungnya sudah terpilih sebagai DPR RI, tapi karena partainya tidak lolos ambang batas, jadi mubazir suara pemilih. Sia-sia mereka memilih calon,” ucapnya.
“Kalau sampai disahkan 5 persen kami (partai non parlemen) akan protes (menggugat). Kami partai-partai yang belum punya kursi sangat berat sekali, berarti kerjanya harus lebih ekstra lagi, pengkaderannya, kepengurusan sampai tingkat anak ranting, dan calon-calonnya juga harus fighter. Kalau misalkan 1 persen masih bisa kita capai,” sambungnya. (pra)
