RADARBEKASI.ID, BEKASI – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DPD Kota Bekasi menggeruduk Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (16/11/2026). Mereka memprotes kebijakan relokasi Pasar Baru yang dinilai berdampak pada penurunan omzet dan belum diimbangi penataan lokasi yang mendukung aktivitas perdagangan.
Dalam aksinya, APKLI menyampaikan lima tuntutan kepada Pemkot Bekasi. Pertama, mendesak Wali Kota Bekasi selaku kuasa pemilik modal menghadirkan PT Mitra Patriot selaku pengelola Pasar Baru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian pedagang yang dikaitkan dengan kebijakan penataan dan relokasi.
Kedua, meminta revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 6 Tahun 2026 karena APKLI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam penerbitannya.
Ketiga, menuntut penyediaan tempat berdagang yang layak dan memiliki daya jual tinggi dengan mempertimbangkan persaingan sejumlah pasar dalam satu kawasan.
Keempat, meminta kepastian dasar hukum, jenis, dan besaran retribusi serta pungutan yang dibebankan kepada pedagang agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelayanan pasar.
Kelima, mendesak evaluasi terhadap PT Mitra Patriot selaku pengelola Pasar Baru, termasuk pergantian pengelola karena dinilai belum optimal dalam mengelola pasar dan menata pedagang. (oke/sur)











