Berita Bekasi Nomor Satu

Bappeda Siapkan Delapan Program Prioritas

NIKMATI FASILITAS: Sejumlah warga menikmati fasilitas dari salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam bentuk penataan kawasan kumuh di Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (23/3). ARIESANT/RADAR BEKASI
NIKMATI FASILITAS: Sejumlah warga menikmati fasilitas dari salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam bentuk penataan kawasan kumuh di Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (23/3). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan memprioritaskan delapan program kerja pada tahun 2021.

Ke delapan program tersebut, adalah bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, tindaklanjut pengaduan pada aplikasi lapor dan BEBUNGE, bidang infrastruktur peningkatan akses jalan ke wilayah destinasi wisata.

Kemudian, pengentasan kawasan kumuh, peningkatan infrastruktur kawasan kumuh melalui Bekasi Bersih, Sehat dan Berkah ( BERSEKA), bidang ekonomi kreatif dan seni budaya.

Dalam program prioritas pembangunan tahun 2021 mendatang, Pemkab Bekasi mengangkat tema, “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik, Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi yang Berwawasan Lingkungan”.

Kepala Bidang Bina Program Bappeda Kabuoaten Bekasi, Agus Budiono menyampaikan, pembangunan tahun 2021 diarahkan pada kebijakan pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), penciptaan lapangan kerja atau penurunan pengangguran (Pro Job), dan pengentasan kemiskinan ( Pro Poor).

Kemudian, pada bidang prioritas, yaitu

pendidikan. Diantaranya penyelesaian perbaikan gedung sekolah yang kritis maupun rusak atau tidak layak dan pemenuhan mebeulair sekolah.

Selain itu, beasiswa pendidikan (kuliah) bagi siswa miskin berprestasi dan Hafidzh Qurán, implementasi kurikulum berkarakter.

Lanjut Agus, pada bidang kesehatan divergensi atau integrasi penanganan stunting. Yaitu, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui PBI BPJS dan Jamkesda.

“Kalau untuk program pelayanan kesehatan, khusus untuk masyarakat, dapat diberikan jaminan melalui Jamkesda,” terang Agus.

Ditambahkan-nya, untuk fasilitas kesehatan, direncanakan ada peningkatan status Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas, serta sarana pendukungnya.  Temasuk peningkatan akreditasi pengelolaan Puskesmas.

“Jadi, dari aspek kesehatan, merupakan pelayanan kepada masyarakat melalui promotive, preventif dan kuratif ketenagakerjaan,” tuturnya.

Menurut Agus, dengan adanya delapan prioritas dalam perencanaan pembangunan di 2021 mendatang, pihaknya meyakini semua perumusan melalui rapat sinkronisasi, dan segala permasalahan perlahan dapat terselesaikan.

“Kami harap, pada tahun 2021 permasalahan dapat selesai. Sebab dasar pembangunan selain melalui Musrenbang juga melalui rapat sinkronisasi perangkat daerah,” tutup Agus. (and/adv)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin