RADARBEKASI.ID, BEKASI – Memasuki masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih melakukan pendataan untuk penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos).
Untuk saat ini sudah terdata 40.275 penerima manfaat dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggka itu merupakan usulan dari Pemkab Bekasi sebanyak 53.546 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bekasi.
”Jadi, awalnya kami (Pemkab) Bekasi mengajukan 53. 546 KK, namun tervalidasi sebanyak 40.275 KK sebagai penerima manfaat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, Selasa (15/4).
Kata dia, untuk menghindari adanya tumpang tindih penerima bantuan, sehingga perlu ada pendataan lebih ketat dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan.
Sebab, untuk Bansos ini ada beberapa sumber. Yakni Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ditambahkan Abdillah, bantuan dari program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 70.000 KK, sedangkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 90.000 KK.
”Untuk secara keseluruhan, kami belum ada data valid, namun kami pastikan semua masyarakat terdampak Covid-19 akan menerima bantuan. Oleh sebab itu, bagi penerima supaya tidak tumpang tindih, dan akan diberi tanda,” jelasnya.
Sementara itu, untuk penerapan PSBB di Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, akan turun langsung melakukan sosialisasi serta membagi-bagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan.
Dimana tujuan PSBB adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi. (and/adv)
