Berita Bekasi Nomor Satu

55 Ribu Buruh Pabrik Keramik Terancam PHK Imbas Gas Industri Mahal

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI Alarm bahaya bagi sektor industri akhirnya berbunyi. Harga gas industri yang melonjak hampir empat kali lipat disebut mengancam keberlangsungan sejumlah pabrik. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 55 ribu pekerja dalam waktu dekat. Bekasi disebut menjadi wilayah yang paling terdampak.

Peringatan keras itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea saat menghadiri Rapat Kerja Nasional KSPI di Jakarta di hadapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK,” kata Andi Gani, Selasa (23/6).

Menurutnya, tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga gas industri telah menempatkan sejumlah perusahaan pada kondisi kritis. Industri keramik menjadi salah satu sektor yang paling terpukul.

Andi mengungkapkan, dua pabrik besar di Bekasi yang mempekerjakan banyak anggota KSPSI, yakni Milenium Keramik dan Mulia Keramik, terancam menghentikan operasionalnya apabila persoalan pasokan dan harga gas tidak segera diatasi.

“Ini sangat mengerikan. Sebentar lagi bisa menyusul industri tekstil. Pokoknya industri yang menggunakan gas dalam jumlah besar pasti akan sangat berat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gejolak geopolitik global telah mendorong harga gas industri melonjak tajam. Jika sebelumnya berada di kisaran 6 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTU), kini harganya disebut telah menembus 23 dolar AS per MMBTU.

Secara terpisah, Ketua DPC KSPSI Bekasi Abdullah membenarkan besarnya ancaman PHK yang membayangi kawasan industri Bekasi. Menurutnya, industri yang bergantung pada pasokan gas dalam jumlah besar, seperti keramik, ban, dan kertas, kini menghadapi tekanan yang semakin berat.

Dari total 55 ribu pekerja yang disebut berpotensi kehilangan pekerjaan, sekitar 40 persen di antaranya diperkirakan berasal dari wilayah Bekasi.

“Bekasi jumlahnya paling besar dari yang disampaikan Pak Andi. Industri di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten paling banyak terkonsentrasi di Bekasi. Minimal 40 persennya berada di sini,” kata Abdullah.

Ia menilai persoalan utama tidak hanya terletak pada kenaikan harga, tetapi juga keterbatasan distribusi gas industri yang membuat perusahaan kesulitan menjaga efisiensi produksi.

Menurut Abdullah, banyak perusahaan saat ini masih bertahan sembari berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin ketersediaan gas industri dengan harga yang lebih kompetitif.

“Perusahaan bertahan dengan penuh kesabaran sambil menunggu kebijakan pemerintah yang memudahkan akses terhadap gas industri,” ujarnya.

KSPSI mendesak pemerintah segera membenahi tata niaga gas industri untuk mencegah gelombang PHK massal yang dikhawatirkan akan meluas ke berbagai sektor manufaktur lainnya.

“Kalau pemerintah segera memperbaiki tata niaga gas, mudah-mudahan PHK massal bisa dicegah. Tapi kalau tidak, apa yang disampaikan Pak Andi bisa menjadi kenyataan,” tegas Abdullah.

Keluhan serupa sebelumnya juga disampaikan kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi M Yusuf Wibisono mengaku telah menerima laporan dari sejumlah perusahaan terkait tingginya tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga energi dan bahan baku impor.

Selain meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dunia usaha juga berharap ada kepastian pasokan energi dengan harga yang lebih terjangkau.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan segera memfasilitasi pertemuan antara serikat pekerja, pemerintah, dan pihak terkait untuk mencari solusi.

Bahkan saat membuka Rakernas KSPI, Dasco mengaku langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri guna membahas persoalan tersebut.

“Setelah kontak, saya juga sudah berjanji dengan perwakilan teman-teman serikat pekerja yang terdampak untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok,” kata Dasco.

Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret guna mencegah ancaman PHK massal yang kini menghantui ribuan pekerja, khususnya di kawasan industri Bekasi yang menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia.(sur)