RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan mempertimbangkan kembali terkait adanya rencana pemotongan Tunjangan Perbaikan Pendapatan (TPP) ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan kepada Radar Bekasi, Minggu (3/4). Kata dia, saat ini pihaknya masih mengacu pada Surat Keputusan (SK) tiga menteri untuk melakukan rasionalisasi.

“Kami masih mempertimbangkan dan akan ada pembahasan secara mendalam. Karena Hari Raya Idul Fitri juga kan masih lama,” ujar Sutia.

Sementara untuk penanggulangan penanganan percepatan Covid-19, tambah Sutia, jauh lebih penting , sebab membutuhkan anggaran cukup besar.

Kemudian, untuk pembayaran TPP maupun THR bagi ASN di Kabupaten Bekasi, lanjut Sutia, juga akan menggunakan dana dari Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (Silpa).

“Jadi, secara kemampuan keuangan daerah, Pemkab Bekasi siap dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini. Namun kami masih mempertimbangkan adanya SK tiga menteri tentang rasionalisasi tersebut,” beber Sutia.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menyampaikan, pihaknya mendukung keputusan yang dilakukan eksekutif dalam penanganan kebijakan untuk menyelesaikan wabah Covid-19.

“Adanya pemotongan TPP atau THR memang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sebab kami saja (DPRD) harus rela tidak mendapatkan THR. Karena memang ada kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi wabah Covid-19 ini memang membutuhkan anggaran yang cukup besar,” terangnya.

Budi mengakui, saat ini yang perlu menjadi fokus eksekutif adalah bagaimana memberikan dukungan kepada tenaga medis, para pasien Covid-19, dan masyarakat yang ekonomin-nya terdampak. (and)