BEKASI, RADARBEKASI.ID-Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mendapat pertanyaan tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari masyarakat Karawang.
Peristiwa itu terjadi dalam acara Sosialisasi 4 Pilar ke-2 Tahun 2020 di Yayasan Mabdaul Falah, Desa Ciptamarga, Karawang, Jawa Barat, Sabtu, (20/6).
“Pak Ustadz, saya mau tanya soal RUU HIP. Partai PKS harus bersikap tegas soal ini. Bagaimana sebenarnya sikap PKS,” tanya Puji Kusumawati dari Rengasdengklok
Puji melanjutkan, pertanyaan tersebut dia ajukan karena khawatir pada dua hal. Pertama RUU HIP tidak memasukan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Komunisme, Marxisme dan Lenisisme.
Kedua, karena diperasnya Pancasila jadi Trisila dan kemudian Ekasila.
Menjawab pertanyaan tersebut, Syaikhu yang juga Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR RI menyatakan, sejak awal, posisi Fraksi PKS sudah tegas, yakni menolak RUU HIP. Banyak hal yang menjadi alasan. Salah satunya tidak dimasukkannya TAP MPRS No XXV tentang Pelarangan Komunisme, Marxisme dan Lenisisme sebagai konsideran.
“Sikap kami jelas sejak awal. Menolak dengan alasan di antaranya sama seperti yang ibu ungkapkan,” jawab Syaikhu.
Fraksi PKS sendiri tak setuju jika RUU HIP ini ditunda. Tapi harus ditolak.
“Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus pada upaya membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Corona. Bukan membuat RUU yang tak dibutuhkan rakyat,” tegas Syaikhu.
Dalam kesempatan itu, Syaikhu mengajak agar masyarakat memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Syaikhu mengingatkan bahwa Rengasdengklok Karawang sarat dengan sejarah perjuangaan karena lumbung Para Pejuang. Jika Para Orangtua kita dahulu berjuang untuk memerdekakan negeri ini, maka sekarang saatnya mengawal kemerdekaan dan mengisinya dengan berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.
“Semoga warga Karawang tetap akan menjadi pengawal-pengawal Pancasila,” harap Syaikhu. (zar)
