BEKASI, RADARBEKASI.ID-Pandemi Covid-19 benar-benar ‘melumpuhkan’ berbagai sektor. Tidak terkecuali institusi di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar (KBM) di masa corona ini menjadi sangat dilematis bagi penyelenggara pendidikan di sekolah swasta.
Di satu sisi, kegiatan KBM harus tetap berjalan secara daring (online) meski biaya operasional sama dengan KBM tatap muka. Di sisi lain, para orangtua murid mulai banyak yang keberatan untuk membayar biaya sekolah secara penuh.
’’Ini salah satu masukan/temuan yang banyak saya temui saat reses kemarin,’’ ungkap Anggota DPRD Jawa Barat Nur Supriyanto kepada Radar Bekasi, Sabtu (11/7/2020).
Mendapat temuan tersebut, dirinya mengusulkan kepada pemerintah agar jika pelaksanaan tahun ajaran baru nanti tetap dilaksanakan secara daring, perlu dicarikan terobosan atau metode baru yang dapat meringankan orangtua maupun pihak sekolah.
’’Misalnya, apakah bisa dilakukan KBM per kelompok dengan maksimal lima orang dengan satu orang guru pendamping. Dan pemerintah memberikan bantuan fasilitas pembelajaran, minimal paket internet,’’ beber anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Anggota DPRD Jabar yang terpilih dari Dapil Kota Bekasi-Depok ini, mengusulkan agar kantor RW, Desa atau Kelurahan dapat dijadikan tempat kelompok belajar yang sudah difasilitasi jaringan internetnya oleh pemerintah.
’’Supaya siswa tidak harus menggunakan kendaraan umum ke sekolah untuk menghindari tertularnya Covid-19. Siswa cukup berjalan kaki atau bersepeda ke kantor RW atau kantor kelurahan/desa terdekat saja,’’ ungkapnya.
Karena itu, sambung politisi PKS yang tinggal di Kota Bekasi ini, pihaknya meminta pemerintah baik kota/kab, propinsi dan pusat, mendengar dan membantu masalah-masalah yang dihadapi sekolah swasta di masa pandemi ini.
’’Karena mereka telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Dan sesungguhnya pendidikan untuk rakyat itu kewajiban pemerintah,’’ pungkasnya. (zar)
