RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi segera mengoperasionalkan Rumah Sakit (RS) Darurat Stadion Patriot Candrabhaga akhir bulan ini. Hal ini menyusul meningkatnya jumlah positif Covid-19 di wilayah dengan 12 kecamatan tersebut. Untuk melayani seluruh pasien RS Darurat menambah tenaga kesehatan (Nakes) yang terdiri 12 tenaga perawat dan 8 orang bidan.
Data dihimpun Radar Bekasi menunjukkan pergerakan penyebaran cukup besar, jumlah pasien di rawat hingga Senin (14/9) lalu sebanyak 49 kasus, satu hari setelahnya melonjak menjadi 118 kasus, atau bertambah 69 kasus.
Sementara lingkungan RW yang terkonfirmasi, pada hari itu sebanyak 44 RW, satu hari setelahnya menjadi 107 RW setelah sebelumnya belum menyentuh angka 100, atau meningkat sebanyak 63 lingkungan RW yang terkonfirmasi Covid-19.
Saat ini tengah dilakukan seleksi dokumen pendaftar yang masuk kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Pengurus Cabang (PC) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bekasi. Nakes ini dibutuhkan untuk merawat pasien dengn kategori hijau atau tidak bergejala (OTG) dan kategori biru atau pasien dengan gejala ringan.
“(Jumlah pendaftar) diatas 30 (perawat), langsung ditutup begitu kuota sudah tercukupi (untuk mencari 12 orang perawat),” kata ketua DPD PPNI Kota Bekasi, Mulyono, Rabu (16/9).
Seleksi ditarget rampung secepatnya dalam pekan ini, dengan kriteria yang diutamakan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif, dalam kondisi sehat, tidak berusia lanjut dibatasi pada usia 47 tahun, dan ber KTP Kota Bekasi. Domisili dan dokumen kependudukan Kota Bekasi ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan penanganan jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, diantaranya jika perawat terpapar Covid-19.
Hingga saat ini, berkas yang masuk usia tertinggi 41 tahun, rekrutmen ini dibutuhkan lantaran jumlah pasien di RSUD disebut sudah cukup tinggi dengan kemampuan perawat yang terbatas. Dalam seleksi ini ia menyebut memprioritaskan tenaga perawat yang telah memilih kapasitas dan kemampuan dalam merawat pasien maupun memutuskan langkah yang harus diambil dalam situasi darurat.
Mengingat fenomena Happy Hypoxia dimana pasien Covid-19 tanpa gejala tidak merasakan gejala pada umumnya. Sehingga memerlukan penanganan khusus dan tidak bisa dianggap remeh.
“Saya sejak Mei sudah melihat kondisinya (yang terjadi di lapangan), secara (hasil) laboratorium menghawatirkan, gawat, tapi pasien tenang-tenang saja. Bisa makan, besoknya meninggal,” terangnya.
Sementara terkait dengan honor yang akan diterima, Mulyono belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Proses masih dilakukan beriringan dengan penyiapan fasilitas dan perekrutan tenaga perawat dalam situasi darurat seperti saat ini.
Sementara itu, Wakil Ketua I PC IBI Kota Bekasi, Lidia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan seleksi pendaftar untuk tenaga bidang yang diperlukan, dan segera menyerahkan kepada Dinas kesehatan (Dinkes). Sebelum memulai tugas, lebih dulu diberikan pengarahan tugas yang harus dilaksanakan di RS darurat. “8 orang untuk bidan, prosesnya sudah selesai seleksi,” katanya.
Berkaitan dengan honor, belum ada pembicaraan secara detail. Namun pihaknya mengajukan besaran honor sesuai dengan ketentuan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,5 juta.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan total jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 90 kasus, 60 diantaranya merupakan warga Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi masih membuka pasien dari luar Kota Bekasi selama kapasitas rumah sakit masih memungkinkan untuk merawat pasien Covid-19. Senada dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang tengah mengusung semangat bersama antar daerah Bodetabek.
Beberapa waktu lalu, Bodebek diminta untuk bisa bertoleransi menerima dan merawat pasien Covid-19 jika tidak memungkinkan secara kapasitas dirawat di wilayah asal, berlaku sama bagi daerah lain. Ditegaskan oleh Rahmat tidak ada perbedaan prosedur yang harus dilengkapi bagi warga dari wilayah lain untuk dirawat di Kota Bekasi.
“Selama ini kan baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit rujukan (di Kota Bekasi) yang KTP non Bekasi dapat di rawat di rumah sakit umum (RSUD), begitu juga di rumah sakit swasta. Jadi kalau ada rujukan, di sana penuh, ya boleh,” kata Rahmat.
Kebijakan ini juga berlaku bagi warga yang berdomisili di Kota Bekasi namun tidak berdokumen kependudukan Kota Bekasi. Maupun warga yang tinggal di daerah lain, namun ditemukan terkonfirmasi saat berada di Kota Bekasi.
Begitupun dengan himbauan Gubernur Jawa Barat untuk warga DKI Jakarta menunda sementara niat berpergian atau berwisata ke wilayah Provinsi Jawa Barat, Rahmat mengaku bersyukur dengan adanya himbauan maupun keputusan pemerintah DKI untuk kembali melaksanakan PSBB. Pihaknya juga ikut menghimbau agar tidak terjadi penyebaran dari satu wilayah ke wilayah yang lain.
“Tapi kalaupun tidak dilakukan, itu kita sekarang kan lagi menghimbau, memberikan penjelasan jangan sampai hal yang sudah sama tinggi (jumlah kasusnya) ini ikut terintervensi pada persoalan transmisi, sehingga memindahkan persoalan itu ke Bekasi,” tukasnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Sejumlah RS rujukan pasien Covid-19 sudah terisi penuh. ”Barusan saya sudah kroscek lagi, beberapa RS rujukan Covid-19 di Kabupaten Bekasi kondisinya saat ini sudah agak penuh. Jadi, perkembangan Covid-19 masih dinamis sekali. Kondisi ini, sangat mempengaruhi RS Swasta,” ujar Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ARSI) Cabang Purwakarta, Bekasi dan Karawang (Purwabeka) Iskandar.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah menyatakan, tingkat keterisian di rumah sakit untuk kasus Covid-19 berada angka sekitar sekitar 70 persen. Dia mengakui ruang rawat inap sudah hampir penuh. ”Untuk saat ini, yang terisi 344 dari 475 yang tersedia,” bebernya.
Ia menambahkan, dalam peningkatan kasus Covid-19 masih berpotensi pada klaster perusahaan. Penyebaran Covid-19 pada klaster industri di Kabupaten Bekasi kini sudah ada angka 41 perusahaan dengan jumlah pegawai yang terpapar virus mencapai 608 orang.
“Saat ini, jumlah perusahaan atau klaster industri di wilayah kerjanya memang mengalami peningkatan. Meningkat jumlah perusahaan dimana ada karyawan yang terkonfirmasi Covid-19. Namun temuan baru jumlah pasien klaster industri tergolong dapat teratasi,” katanya. (sur/dan)
