RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPC Partai Demokrat Kota Bekasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.
Ketua Partai Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan, undang-undang tersebut merugikan buruh.
“Kalau soal itu (pengesahan UU Ciptaker) jelas, saya posisinya bersama dengan buruh (menolak pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU),” kata Ronny, Selasa (6/10).
Dia mengatakan, seharusnya saat ini pemerintah lebih fokus kepada penanganan Covid-19 ketimbang mengeshakan UU Ciptaker.
“Kita harus bergandengan tangan di tingkat pusat dan daerah dalam gerakan, dan kebijakan publik yang diambil. Pembahasan RUU ini sejak awal memang seperti kurang transparan dan aneh,” ujar Ronny.
Menurut dia pemerintah juga seharusnya lebih fokus untuk memperhatikan kondisi dunia industri yang terdampak pandemi Covid-19 dan berpengaruh pada kehidupan buruh dan pengusaha.
“Boro-boro mikirin UU, saya yakin perusahaan banyak yang kolaps. Buat bayar gajian aja pusing. Sementara buruh dibayar mungkin separuh, karena perusahaannya diminta tutup karena faktor kesehatan,” kata Ronny.
“Tapi anehnya kok RUU-nya ditancap seolah tidak peduli sekitar. Bahkan microphone anggota DPR saat paripurna dibungkam. Demokrasi macam apa itu ? Semakin membuat muak rakyat ya. Banyak substansi yang merugikan buruh,” sambugnya.
Dirinya menambahkan, seharusnya DPR mendengarkan suara rakyat. “Demokrasi yang baik seharusnya menghargai suara rakyat,” tandas Ronny.
Sekadar informasi, Partai Demokrat melalui fraksinya di DPR RI menolak RUU Cipta Kerja, dalam sidang yang alot di Senayan, Senin (5/10) lalu. Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono pun menjelaskan, sikap partainya tersebut sudah melalui pertimbangan berbagai faktor.
“Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat I di rapat kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR RI,” tutur AHY seperti dikutip dari situs resmi Partai Demokrat.
“Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore,” imbuhnya.(neo)
