RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ratusan kader PKK dan posyandu mendatangi kantor Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Selasa (1/12).
Kedatangan mereka mempertanyakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi kader yang terdaptar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya sebagian kader posyandu sudah menerima bantuan yang dikeluarkan di tengah Pandemi Covid-19 ini.
“Kita yang merupakan perwakilan dari 12 rukun warga mengancam tidak akan melakukan pelayanan posyandu dan kegiatan PKK. Karena kita belum mendapatkan honor atau bayaran dari BPJS ketenagakerjaan selama 4 bulan terakhir,” kata Ririn salah satu kader posyandu disela aksi.
Menurutnya, seluruh persyaratan sudah terpenuhi, sedangkan kelurahan lain yang masih dalam satu kecamatan Medansatria sudah mendapatkan haknya.
“Intinya kita sepakat untuk tidak melakukan pelayanan dan kegiatan PKK dan Posyandu,” ujar Ririn yang terlihat emosi saat para ibu-ibu PKK dan posyandu menggelar aksinya di depan kantor kelurahan.
Sementara itu, Lurah Kalibaru, Suhartono mengatakan, perihal dana tersebut menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. “Kita belum bisa memastikan kapan adanya pencairan dana mereka, karena BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan kebijakan dari pusat,” singkatnya.
Dengan mengenakan pakaian hitam-hitam terlihat ratusan ibu-ibu kader PKK dan Posyandu dari 12 RW Kelurahan Kalibaru menyampaikan sejumlah keluhan mereka. Mereka mengaku belum mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600ribu perbulan atau Rp1,2 juta per dua bulan. Padahal sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan mengaku sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
Selain mengancam tidak melakukan pelayanan posyandu dan kegiatan PKK mereka juga menolak mengikuti swab test yang akan dilakukan pihak kelurahan jika belum ada pencairan dana.
Diketahui bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan diberikanbagi pegawai dengan gaji dibawah Rp5 juta.Untuk Kota Bekasi sendiri sejumlah kader posyandu diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aksi kemarin para kader Posyandu dan PKK juga menunjukkan kartu kepesertaan mereka. (pay)
