RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lebih dari 50 persen warga Kota dan Kabupaten Bekasi belum menentukan pilihan bersedia atau tidak dipilih sebagai penerima vaksin Covid-19. Keraguan masyarakat terhadap vaksin yang tiba beberapa waktu lalu di Indonesia lantaran minimnya informasi manfaat (efikasi), menunggu label halal, hingga efek samping yang mungkin timbul setelah dilakukan vaksinasi.
Pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini masih menunggu hasil uji klinis fase tiga, hasil uji ini diperlukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menerbitkan izin penggunaan darurat (UEA). Tim Riset Vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu menyebut vaksin Sinovac belum mengumumkan efikasi, laporan interim akan diberikan Januari 2021 untuk menjadi dasar BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat.
Dalam survei yang dilakukan oleh Radar Bekasi terhadap 200 responden, mereka merupakan warga yang tinggal di Kota dan Kabupaten Bekasi, 51 persen warga belum menentukan kesediaannya menjadi penerima vaksin yang semula direncanakan oleh pemerintah dilakukan pada Januari tahun depan. Meskipun data kasus terus bertambah, 21,5 persen warga tidak bersedia menjadi penerima vaksin, 27,5 persen diantaranya menyatakan kesediaannya.
“Saya enggak mau dikasih vaksin covid-19,” kata salah seorang wWarga Kecamatan Sukawangi, Riki Riyanto ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (13/12).
Alasan menolak karena khawatir terjadi sesuatu pada dirinya. Terlebih, isu yang berkembang saat ini, setelah diberikan vaksin, akan merasakan sakit sampai beberapa hari. “Informasi yang saya tahu, setelah diberikan vaksin kita akan demam (sakit),” ungkapnya.
Dia mengaku, sejauh ini belum ada sosialisasi. Sehingga masyarakat benar-benar tidak tahu secara pasti tentang vaksin tersebut. Harusnya kata dia, pemerintah harus sosialisasi keuntungan dan dampak setelah diberikan vaksin tersebut. “Enggak ada sosialisasi apa
Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat berkunjung ke Kota Bekasi untuk membicarakan komunikasi publik terkait vaksin Covid-19. Menurutnya, komunikasi kepada masyarakat dinilai penting untuk mensukseskan program pemerintah dalam menyudahi pandemi.
Informasi mengenai vaksin berpengaruh terhadap keragu-raguan dan ketidaksediaan masyarakat menjadi penerima vaksin, 61 persen warga mengaku belum menerima informasi proses hingga manfaat vaksin, hanya 39 persen yang mengaku telah menerima informasi tersebut.
Selain itu, 81,5 persen warga keberatan jika harus membayar vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan, 18,5 persen warga bersedia untuk membayar. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi beberapa waktu lalu kepada Radar Bekasi mengaku menyambut baik kedatangan vaksin Covid-19, hanya saja menurutnya jumlah vaksin belum memenuhi jumlah warganya sebanyak 2,4 juta penduduk.”Vaksin sudah datang, hanya belum memenuhi kebutuhan dari jumlah warga,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Orang nomor satu di Kota Bekasi ini belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai komunikasi publik terkait dengan vaksinasi kepada masyarakat. Pertambahan kasus diakui terus terjadi lantaran testing masih terus dilakukan, disamping letak geografis wilayahnya sebagai lintasan hilir mudik warga di daerah sekitar.”Saya belum menentukan, dikarenakan belum melihat dampak apa yang mungkin terjadi jika sudah divaksin nanti,” tulis salah satu responden.
Sebagian warga berkeyakinan pandemi dapat diatasi dengan pemberian vaksin, mereka berharap aktivitas sosial masyarakat dapat segera normal. “Agar pandemi ini dapat segera berakhir, saya berharap dengan adanya imunisasi Covid-19 ini dapat segera memutus mata rantai Covid-19,” tulis responden lain yang telah menyatakan kesediaannya menjadi penerima vaksin.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta guru menjadi salah satu prioritas penerima vaksin Covid-19, usulan ini muncul lantaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka rencananya akan dilaksanakan awal 2021. Prioritas vaksin untuk guru ini belum dipastikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prioritas penerima vaksin masih dalam proses pemetaan menyesuaikan jumlah vaksin yang telah tersedia.
Usulan DPR RI tersebut mendapat dukungan oleh kalangan guru di Bekasi, pemberian vaksin disebut sebagai salah satu solusi menjelang KBM tatap muka untuk menjaga keamanan siswa. Sebab, jika KBM tatap muka kembali di undur, dikhawatirkan terjadi lost generation.
Meskipun penting sebagai salah satu solusi KBM tatap muka, tidak semua guru memastikan kesediaannya sebagai penerima vaksin.”Sebagian ada yang takut karena tidak tahu,” ungkap Ketua Komunitas Guru Penulis Bekasi Raya (KGPBR), Prawiro Sudirjo, Minggu (13/12).
Pihaknya menilai butuh keseriusan pemerintah untuk mensosialisasikan rencana vaksinasi tersebut. Sebagian guru mengkhawatirkan efek samping yang mungkin timbul setelah vaksinasi, hal ini disebut dampak dari kabar yang beredar di tengah masyarakat.”Belum maksimal, harus ada proses interaktif, kalau via media sosial satu arah. (Sosialisasi dilakukan) tidak dengan kerumunan, tapi door to door,” tukasnya. (sur/pra)
