RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat mulai hari ini, termasuk Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sebelumnya berbentuk sembako bagi warga terdampak Covid-19. Kota Bekasi mendapatkan jatah 197.380 Kepala Keluarga (KK) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Awal tahun lalu, jumlah KK yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 106.138 KK, jumlah ini meningkat pada November tahun lalu menjadi 152.002 KK pada masa pandemi.
Keseluruhan, jumlah KPM Bansos di tengah Covid-19 pada tahun 2021 sebanyak 38,8 juta KPM. Informasi yang diterima oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi sampai saat ini, BST akan disalurkan mulai awal tahun.
“Jumlah itu (197.380 KK) kuota untuk Kota Bekasi. Untuk informasi penyaluran BST, rencana realisasi di awal bulan Januari,” terang Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin (Gulmakin) Dinsos Kota Bekasi, Yeni Suharyani kepada Radar Bekasi, Minggu (3/1).
Selama Pandemi Covid-19 2020 kemarin, catatan Radar Bekasi, Bansos telah dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat kota, provinsi, hingga pusat. Jumlah penerima Bansos dari pemerintah pusat selama periode April hingga September sebanyak 197.180 KK.
Setelah dilakukan verifikasi ulang sebanyak dua kali, jumlah penerima Bansos pemerintah pusat kurun waktu Oktober dan November sebanyak 163.832 KK, sedangkan Desember sebanyak 166.778 KK. Selama periode ini, Bansos telah didistribusikan sebanyak 12 kali.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini merinci detail tiga program Bansos yang akan didistribusikan awal tahun ini dalam keterangan pers Kementerian Sosial (Kemensos) usai rapat terbatas bersama presiden beberapa waktu lalu. Pertama, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjangkau 18,8 juta KPM, dengan besaran yang diterima setiap KPM 200 ribu per bulan, mulai Januari hingga Desember 2021.
Kedua, BST 2021 yang akan menjangkau 10 juta KPM, termasuk Jabodetabek yang sebelumnya dalam bentuk Sembako. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos, dengan besaran yang akan diterima setiap KPM Rp300 ribu selama empat bulan, Januari hingga April 2021.
Terakhir, program PKH 2021, menjangkau 10 juta KPM, disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Bantuan ini diberikan setiap tiga bulan, periode distribusi Januari, April, Juli, dan Oktober.
“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia, menyalurkannya kurang lebih 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Terkait dengan penyaluran Bansos ini, penggunaan uang tunai menjadi perhatian khusus pemerintah. Risma mewanti-wanti agar uang tunai yang diberikan tidak dibelanjakan rokok oleh masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka pihaknya akan melakukan peninjauan ulang terhadap penerima manfaat.
Dana yang diberikan melalui Bansos disebut berdampak pada perputaran roda perekonomian di daerah. Risma mencontohkan dana Bansos rata-rata selama ini dalam satu bulan senilai Rp3,76 triliun. Maka, jika dibagi kedalam 514 kabupaten atau kota, uang sekira Rp60 miliar berputar di masing-masing daerah.”Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” tambahnya.
Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Heri Purnomo menilai langkah ini cukup baik diambil oleh menteri sosial yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Selain berdampak langsung kepada masyarakat, opsi ini juga dinilai dapat meminimalisir kekurangan dan keluhan masyarakat terhadap setiap item dalam paket bansos, sehingga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membelanjakan kebutuhan yang diperlukan.
“Kalau kemarin kan beragam, ada Bansos yang kurang, mienya kurang bagus, pokoknya ada barang yang kurang bagus. Sekarang dalam bentuk tunai, bisa dimanfaatkan oleh warga yang terdampak pandemi itu membelanjakan dengan apa yang diharapkan,” katanya.
Selama kurang lebih 11 bulan mengarungi masa pandemi, masyarakat dinilai masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, selain untuk mendorong perkembangan ekonomi. Namun menurutnya, pemberian bantuan ini sedianya tidak membuat masyarakat hanya bergantung pada BST yang diberikan oleh pemerintah.
Masyarakat diminta untuk mampu memanfaatkan bantuan stimulus lainnya, salah satunya adalah bantuan modal UMKM untuk mandiri.”Jadi uang negara itu diberikan dengan kita dapat mandiri, jangan (terus) instan dikasih bantuan yang cuma-cuma,” tukasnya.
Selain BST, stimulus selama masa pandemi dalam hal biaya listrik juga diperpanjang hingga Maret 2021. Keputusan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas akhir tahun kemarin dan kesepakatan tiga menteri terkait dengan kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor ketenagalistrikan.
Diskon 100 persen diberikan kepada golongan rumah tangga dengan daya 450 VA, 50 persen bagi golongan rumah tangga dengan daya 900 VA. Selain itu, diskon 100 persen juga diberikan kepada golongan bisnis dan industri kecil dengan daya 450 VA.
“Lanjut (stimulus listrik), suratnya sudah ada, tapi untuk teknisnya ada yang berubah atau tidak saya belum tau (masih menunggu dari PT PLN Pusat,” ungkap Manager PLN UP3 Bekasi, Ririn Rachmawardini saat dihubungi Radar Bekasi. (sur)
