RADARBEKASI.ID, BEKASI — Ratusan sekolah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Bekasi belum tersentuh perbaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, mengatakan terdapat 712 sekolah dasar (SD) dan 300 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi.
Dari jumlah tersebut, kata dia, 82 sekolah mengalami kerusakan parah. Sementara sekitar 70 sekolah lainnya terdampak banjir dan membutuhkan renovasi.
“Satu kecamatan itu ada yang 30 sampai 50 sekolah. Seperti di Pebayuran ada 50 SD,” kata Haryanto kepada Radar Bekasi, Selasa (5/5).
Ia menilai perlu adanya pemerataan perbaikan sekolah, baik di wilayah utara maupun selatan Kabupaten Bekasi. Menurut dia, sejumlah wilayah di selatan seperti Cibarusah dan Bojongmangu masih memiliki banyak sekolah yang rusak.
“Tetapi di utara itu lebih banyak, SD 03 Sukajadi itu salah satunya,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu menyebut anggaran pendidikan memang mencapai 20 persen dari total APBD. Namun, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga tidak seluruhnya dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah.
Ia menilai kondisi tersebut membuat sektor pendidikan, khususnya perbaikan sekolah, belum menjadi prioritas maksimal. Karena itu, ia mendorong adanya dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat perbaikan sekolah.
“Kalau di support pakai dana CSR, ini akan lebih cepat pembangunan sekolah dasar,” ungkapnya.
Kondisi SDN 03 Sukajadi sendiri telah lama dikeluhkan. Sejumlah siswa harus belajar dengan rasa waswas karena khawatir bangunan ambruk. Kekhawatiran juga dirasakan para orangtua.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi telah meninjau langsung SDN 03 Sukajadi pada 2025. Namun hingga kini, perbaikan belum terealisasi.
“Itu sudah pernah saya kunjungin di 2025 lalu, dan sebetulnya sudah diusulkan sama Komisi IV,” ujar Haryanto.
Ia belum dapat memastikan apakah perbaikan sekolah tersebut akan masuk anggaran 2026. Mengingat adanya keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Sudah diusulkan oleh Komisi IV. Kami juga menekankan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya agar ditindaklanjuti,” pungkasnya. (pra)
