RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, melakukan aksi damai di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (11/1).
Para tenaga pengajar tersebut menyampaikan sejumlah laporan ke lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya, terkait adanya dugaan jual beli jabatan dan kegiatan pelaksaan proyek pembangunan.
Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana menjelaskan, kedatangan sejumlah guru honorer itu lantaran kecewa dengan kepemimpinan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, yang tidak menepati janjinya.
“Sebelumnya, Bupati Bekasi berjanji, jika besaran nominal honor Guru Tenaga Kependidikan (GTK ) non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp2,8 juta per bulan,” ujar Andi.
Kata dia, janji tersebut dilontarkan oleh Eka, ketika pihaknya menyambangi kediamannya (Bupati,Red) pada saat pertemuan dengan FPHI, Jumat 17 Juli 2020. Dan pada pertemuan kedua dengan perwakilan pengurus FPHI, Selasa 21 Juli 2020.
“Jadi, hal ini merupakan suatu kebijakan yang tidak berkeadilan pada guru honorer. Kami harap adanya laporan kepada KPK ini, disisa masa kepemimpinan Eka ini, dapat mengeluarkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, termasuk para guru non ASN di Kabupaten Bekasi,” harapnya.
Lanjut Andi, pihaknya tidak lama melakukan aksi damai di depan gedung merah putih tersebut. Dan mereka juga diminta untuk menemui pegawai KPK.
“Kami diminta masuk ke gedung KPK bertemu petugas, dan juga ditanyakan mengenai proses pembangunan toilet. Kemudian terkait jual beli jabatan,” terang Andi. (and)
