Berita Bekasi Nomor Satu

PAN Ogah Gabung Koalisi Islam

Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pembentukan koalisi partai Islam untuk Pemilu 2024 mendatang,dinilai sulit terwujud. Pasalnya, dasar ke islaman masyarakat Indonesia khususnya Bekasi yang berbeda-beda.Demikian ditegaskan pengamat politik dan kebijakan Publik Bekasi, Adi Susila.

Menurutnya, sejumlah parpol Islam secara ideologi sudah berbeda.”Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu Nahdlatul Ulama (NU). Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) itu rata-rata muhammadiyah. Dan PKS sendiri kebanyakan aktivis kampus yang mengandung muslimin.”katanya.

Sebelumnya, kata Adi, dulu itu namanya poros tengah. Untuk pertarungan skala kecil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan di Pemilihan Umum (Pemilu) seperti sekarang. Kemudian, apabila tidak berbeda-beda Islamnya. Tidak mungkin mendirikan partai-partai Islam lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustafa menuturkan, pertemuan antara PKS dan PPP menjadi awalan untuk membangun koalisi parpol poros Islam di Pemilu tahun 2024. Kemudian sejauh ini, dia menuturkan, ada beberapa tokoh yang sudah memberikan dukungan perihal wacana tersebut.

“Itu baru pertemuan awal dengan PPP. Kita ingin bareng-bareng membangun bangsa ini. Kalau ada bahas menjadi poros Islam, karena kita sama-sama partai Islam. Itu baru pertemuan awal dengan PPP, untuk membangun koalisi poros Islam,” ungkapnya.

Mengenai adanya kemungkinan parpol Islam yang tidak mau bergabung, Budi mengaku, itu bisa saja terjadi. Namun, itu bukan sebagai masalah untuk membangun wacana koalisi poros Islam pada Pemilu 2024 mendatang. “Kalau ada yang tidak mau bergabung, enggak apa-apa. Namanya juga Demokrasi,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, partainya menolak pembentukan koalisi poros partai Islam.  Ia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik.

“Meskipun ciri atau identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik,” kata Viva Yoga di Jakarta.

Juru bicara PAN ini menilai simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional.

Senada disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasa. Dia menyatakan tidak setuju terkait adanya poros atau koalisi partai Islam di Pemilu 2024 mendatang. “Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara,” ujanya.

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, masih jelas dalam ingatan masyarakat Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA dan politik identitas. Luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa. “Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung,” katanya.

Oleh sebab itu, poros atau koalisi partai Islam untuk 2024 harus dihindarkan. Sebab dia tidak ingin muncul kembali adanya politik SARA di hajatan tersebut. “Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan,” ungkapnya.

Zulhas mengatakan, saat PAN sedang memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan. Politik yang mengedepankan konsep dan program. “Seharusnya saat ini kita bersama-sama berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan, dan seterusnya,” tuturnya.(pra/jpg)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin