Berita Bekasi Nomor Satu

Parpol Anggap PPKM di Kabupaten Mandek

PPKM
PPKM BELUM MAKSIMAL : Sejumlah warga terjaring razia protokol kesehatan di Jalan RE Martadinata Cikarang Utara, beberapa waktu lalu. Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bekasi belum maksimal.ARIESANT/RADAR BEKASI
PPKM
PPKM BELUM MAKSIMAL : Sejumlah warga terjaring razia protokol kesehatan di Jalan RE Martadinata Cikarang Utara, beberapa waktu lalu. Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bekasi belum maksimal.ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bekasi menilai penanganan mencegah penyebaran Covid-19 tidak berjalan maksimal. Bahkan, penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap jalan di tempat. Padahal kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi masih tinggi.

Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin mengatakan, sampais aat ini bupati Bekasi Eka Supria Atmaja belum mengeluarkan kebijakan penerapam PPKM ini sampai kapan. Menurutnya, dalam konteks birokasi pemerintahan tidak boleh ada waktu jeda. Akibatnya, masyarakat bertanya-tanya kondisi penyebaran Covid-19 saat ini seperti apa. Kemudian, aturan yang diterapkan apa saja.

“Ini keterlambatan dalam mengambil alih kebijakan, sehingga penerapan PPKM tidak ada kejelasan. Sementara masyarakat menunggu, butuh kejelasan. Kondisi sekarang bagaimana, apa saja yang diperbolehkan dan tidak,” ujar pria yang akrab disapa Iwang ini kepada Radar Bekasi.

Kata Iwang, semua harus diperjelas dengan surat edaran bupati. “Bupati ada gap kebijakan disini. Kemudian ada los, jeda, atau ketimpangan kebijakan, sehingga membuat bingung. Ini harus diperjelas dengan surat edaran bupati,” ucapnya.

Senada, disampaikan Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintrareja. Dirinya beranggapan, penanganan yang dilakukan selama ini masih sangat kurang. Bahkan, dalam menangani masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri, terkesan mempilah-pilah. Tergantung, kedekatan dengan pemegang kebijakan.

“Faktanya, bagi orang yang dekat dengan pemegang kebijakan, itu diperhatikan. Sementara, yang tidak dekat dengan pemegang kebijakan, banyak yang terlantar. Jadi terkesan mempilah-pilah,” tukasnya.

Selain itu, Mantan Wakil Bupati Bekasi ini menilai, masih banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 belum terjama oleh Pemkab Bekasi. Padahal, bupati selaku Ketua Satgas sudah mengeluarkan kebijakan. Sayangnya, realisasi terhadap kebijakan tersebut belum ada. Sebatas kebijakan saja.

“Penanganannya masih sangat kurang, belum dirasakan oleh semua masyarakat, karena memang belum menyeluruh. Kebijakan sudah ada, tapi untuk realisasinya belum,” tukasnya.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Bapilu DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman menegaskan, penanganan Covid-19 sudah sangat serius. Kata Arif, dari awal terdeteksi adanya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 lalu, Pemkab melalui Satgas langsung melakukan penanganan.

Pada kondisi itu, pimpinan partainya langsung membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 ditingkat kabupaten. Kemudian, memerintahkan jajaran pemerintah ditingkat desa, untuk melakukan hal yang sama, yakni membentuk gugus penanganan Covid-19. Oleh karena itu, Arif menyakini, bahwa penanganan Covid-19 sudah maksimal.

“Kalau menurut saya sudah sangat maksimal, terbukti dari angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi semakin menurun,” katanya. (pra)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin