RADARBEKASI.ID – JAKARTA – Program vaksinasi gotong royong akan dimulai setelah hari raya Lebaran pada 17 Mei 2021. Pelaksanaan program tersebut akan diikuti oleh perusahaan swasta melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Yang pertama saya coba luruskan ya bukan tanggal 9 dimulai, tapi tanggal 17. Jadi setelah Lebaran baru ada vaksin gotong royong dilakukan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani  secara virtual, Kamis (6/5).

Vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh pengusaha swasta untuk membantu pemerintah mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Meskipun pemerintah sudah menggalakkan program vaksinasi yang masih berjalan hingga kemarin, pengusaha ingin ikut berkontribusi melalui vaksinasi gotong royong yang biayanya ditanggung oleh mereka.

“Ini mereka mencoba berkontribusi untuk pemerintah membantu negara bahwa dananya, pembeliannya itu, pengadaannya semua dan proses vaksinasi itu ditanggung oleh teman-teman swasta, teman-teman Kadin,” tuturnya.

BACA JUGA:  Dipersingkat, Tahapan Vaksinasi hanya Melewati Dua Meja 

Ia mengungkapkan, vaksin gotong royong ditujukan kepada para karyawan di setiap perusahaan yang telah mendaftarkan diri lewat Kadin. Sementara, para karyawan pun tidak boleh dipungut biaya sepeserpun.

“Mereka mencoba berkontribusi dan bergotong-royong bersama semua pengusaha-pengusaha untuk memvaksin karyawan-karyawan atau buruh-buruh mereka,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian harga vaksin yang harus mereka beli dari Bio Farma. “Tentu saja kita menunggu keputusan dari pada Kemenkes dari segi harga dan alokasi persisnya,” pungkasnya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Bio Farma Bambang Heriyanto membeberkan, perkiraan harga vaksin yang akan dijual ke pengusaha sekitar Rp500 ribu per dosis sudah termasuk pelayanan. Namun, angka tersebut belum pasti dan pembahasannya masih akan berlangsung.

“Estimasi kisaran Rp500 ribu per dosis, itu sudah termasuk pelayanan. Jadi kalau 2 dosis sekitar Rp 1 juta,” ujarnya.

Ia menekankan, terkait harga vaksin masih melalui proses finalisasi. Perseroan pun akan didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga prosesnya transparan. Setelah itu, harga vaksin yang sudah di finalisasi akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kita ini masih menunggu karena masih berproses, mudah-mudahan harga ini nanti bisa kita finalkan sebelum pelaksanaan,” ungkapnya. (oke/jpc)