RADARBEKASI.ID, BEKASI – Hingga saat ini kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait pembangunan infrastruktur belum juga ada yang berjalan. Bahkan untuk proses lelang belum dilakukan.
Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Beni mengakui, memasuki triwulan kedua belum melaksanakan proses lelang. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan sekolah, baik tingkat SD maupun SMP.
Kata dia, untuk perbaikan maupun pembangunan ruang kelas baru masih dalam tahapan proses administrasi.
Beni berharap, pada triwulan kedua ini secepatnya akan direalisasikan untuk sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan bangunan negara.
“Memang belum ada proses lelang. Namun dengan waktu yang masih panjang, kami akan maksimalkan proses lelang dan awal triwulan ketiga sudah ada realisasi pembangunan konstruksi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkab Bekasi, Iman Nugraha menyampaikan, pihaknya belum menerima kegiatan yang akan dilelang. Bahkan bidang konstruksi belum ada yang masuk.
“Secara keseluruhan, belum ada data proyek masuk untuk dilelang. Meski demikian, kami siap untuk memprosesnya apabila ada pengajuan lelang yang masuk secara bersamaan demi percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” beber pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.
Sementara, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menjelaskan, mengenai hasil penilaian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bekasi Tahun 2020 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 59,66. Hal ini harus menjadi cambuk bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
“Saya ingin reformasi birokrasi diimplementasikan di tingkat OPD. Workshop, bimtek tolong diikuti dengan serius, dan nanti saya akan memonitor langsung, biar nanti poin-nya cepat bertambah menjadi B, karena akan berpengaruh kepada evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Bekasi,” tegas Eka.
Dengan upaya-upaya tersebut, tambah Eka, maka dengan adanya keterlambatan perencanaan program pembangunan perlu ada evaluasi.
“Saya sudah lakukan rapat bersama dengan OPD secara keseluruhan. Keterlambatan pembangunan ini harus jadi evaluasi bersama untuk kepentingan masyarakat. Dan diharapkan, realisasi pembangunan bisa terlaksana dengan secepatnya,” harap Eka. (and)
