RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah sekolah di Kota Bekasi mulai memperbarui data nomor handphone (hp) siswa atau orang tuanya untuk mendapatkan subsidi kuota internet periode September — November 2021.
Dalam pengajuannya, satuan pendidikan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada vervalponsel.data.kemdikbud.go.id paling lambat 31 Agustus 2021.
Operator SDN Jatikramat V Kota Bekasi Awi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembaruan data nomor hp di sistem data pokok pendidikan (Dapodik).
“Lagi proses input nomer, karena kebanyakan siswa ganti nomor dan siswa baru harus dimasukkan juga data dan nomornya ke Dapodik,” ujar Awi kepada Radar Bekasi, Senin (9/8).
Lebih lanjut dikatakannya, sinkronisasi Dapodik membutuhkan waktu yang lama. “Untuk sinkron itu kadang suka lama, belum tentu nomer baru yang dimasukan langsung sinkron. Kadang nama siswanya ada tapi nomor baru yang di-update gak bisa sinkron, makanya membutuhkan waktu untuk melakukan sinkronisasi nomor ponsel,” katanya.
Menurutnya, sebanyak 15 persen siswa SDN Jatikramat V Kota Bekasi sebelumnya tak mendapatkan bantuan subsidi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh. Sebabnya, sinkronisasi nomor hp tidak bisa dilakukan.
“Waktu bantuan kuota kemarin- kemarin, siswa saya ada juga yang gak dapet. Karena nomornya gak bisa sinkron ke Dapodik, jadi mudah-mudahan melalui update SPTJM ini semua siswa bisa dapet semua,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Operator SDN Jatiasih IV Kota Bekasi Surya. Ia mengatakan, banyak orang tua siswa yang mengajukan untuk mengganti nomor hp.
“Sudah saya info ke orang tua tentang bantuan internet ini, setelah mendapatkan informasi mereka langsung banyak yang mengajukan ganti nomer,” ujarnya.
Menurutnya, orang tua yang mengajukan untuk pembaruan data nomor hp dikarenakan nomor sebelumnya tidak aktif maupun hilang.
“Orang tua bilangnya nomornya udah gak aktif, ada juga yang nomornya hilang. Makanya sebelum melakukan sinkron kita informasikan lagi ke orang tua siswa, sekarang juga kan ada update SPTJM,” ujarnya.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa pihaknya memang sejak awal meminta agar bantuan ini dilanjutkan. Hal ini pun diamini oleh pemerintah.
“Memang P2G dari awal meminta kepada Kemendikbud termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melanjutkan bantuan kuota internet ya bagi guru dan siswa gitu. Alhamdulillah diperpanjang,” ungkapnya dikutip dari jawapos.com (Grup Radar Bekasi).
Meskipun begitu, ada yang disayangkan oleh pihaknya, yakni besaran kuota yang dialokasikan (lihat grafis). Sebab, terjadi penurunan yang untuk alokasi kuota tersebut, terutama bagi mahasiswa dan dosen.
Sebagai informasi, pada tahun lalu paket kuota internet peserta didik PAUD 20GB per bulan, pendidikan dasar dan menengah mendapatkan kuota internet 35GB. Lalu, kuota internet para pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sebesar 42GB dan untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50GB per bulan.
“Tapi sayangnya kami melihat untuk besaran kuota terjadi penurunan dibanding 2020. Ketika program ini dimulai di 2020 kami mendapatkan lumayan besar,” terangnya. (dew/jpc)
