RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi akan fokus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di semua jenjang satuan pendidikan di wilayah setempat.
Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Rusham mengatakan, pihaknya akan fokus melakukan pemantauan pelaksanaan PTM mulai Senin (6/9). Sebelumnya, pemantauan dilakukan saat PTM baru dimulai Rabu (1/9).
“Kami akan melakukan pemantauan dalam proses PTM di Kota Bekasi, fokusnya akan dilakukan besok (hari ini,Red). Tetapi saat pertama kali pelaksanaan PTM kami juga ikut memantau,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (5/9).
Pemantauan sebelumnya dilakukan di SMPN 10 dan SMPN 8 Kota Bekasi. Namun demikian, pihaknya belum dapat menyampaikan kesimpulan hasil dari pemantauan yang dilakukan.
“Pemantauan belum bisa disimpulkan jika jumlahnya masih tidak memadai. Kami baru melakukan pemantauan di 2 sekolah dan akan lebih aktif pada hari Senin besok (hari ini,Red). Jadi jika jumlah sekolah yang dimonitoring banyak kami bisa melakukan evaluasi,” katanya.
Pemantauan pada hari ini akan dilakukan secara komprehensif. Beberapa anggota KPAD akan terjun langsung ke sekolah, baik di tingkat negeri maupun swasta.
“Besok (hari ini,Red)akan lebih banyak anggota kami yang melakukan pemantauan, update hasil dari monitoring mungkin bisa dilihat pada minggu yang akan datang,” katanya.
Pemantauan tidak hanya dilakukan di satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Melainkan juga tingkat SMA dan SMP yang menyelenggarakan PTM secara terbatas.
“Mungkin kita akan fokus dulu pada tingkat yang mendasar yaitu SD dan SMP nya, tetapi kami juga akan rencanakan pemantauan untuk tingkat SMA dan SMK,” tuturnya.
Pemantauan akan rutin dilakukan oleh KPAD sampai dengan kondisi normal dari penyebaran Covid-19.Menurutnya, pelaksanaan PTM secara terbatas harus diawasi dengan ketat.
“KPAD sejak awal PTM secara terbatas dicanangkan selalu melakukan pengawasan,” jelasnya.
Pemantauan dilakukan terhadap kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTM terbatas, baik sarana maupun prasarananya serta standar operasional yang digunakan oleh masing-masing sekolah.
“KPAD tentu melihat standar PTM yang ideal sesuai dengan aturan pemerintah, apakah sekolah bener-bener patuh atau tidak dalam melakukan SOP,” pungkasnya. (dew/oke)
