RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan sudah membentuk Tim Tujuh dan menerima masukan terkait evaluasi kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Nurul Islam yang menaungi Islamic Centre Kota Bekasi.
“Kami sudah menerima masukannya, apalagi sudah ada yang menangani nya yaitu Tim Tujuh. Kita akan lakukan evaluasi apalagi saat ini kita didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata pria yang akrab disapa Pepen saat berada di Gate 19 Stadion Patriot Candrabhaga Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Senin (25/10).
Ia pun mengakui surat resmi untuk tim tujuh belum dikeluarkan, baru sebatas penugasan pembentukan. “Memang untuk tim tujuh belum ada surat resmi penugasan, namun baru sebatas mengumpulkan para tokoh yang memberikan masukan kepada saya. Setelah masukan tersebut disampaikan ternyata perlu pembentukan tim nya terlebih dahulu,”ujarnya.
Dia menegaskan untuk bukti kepemilikan tanah Islamic Centre sudah menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi dengan bukti sertifikat kepemilikan.
“Kan itu tanah sudah bertahun-tahun tanah Kota Bekasi. Sekitar 2019 kalau tidak salah sertifikat nya sudah jadi. Kalau dulu kan bisa mengelak, padahal saat pemekaran sudah diserahkan dan itu tanah milik Kota Bekasi. Berarti kalau milik Pemerintah Kota asetnya harus bermanfaat, kita mengawasi dan ternyata banyak persoalan pajak yang belum terbayarkan,”ucapnya.
Lebih lanjut Pepen pun mengungkapkan harus ada manfaat ketika aset tersebut milik Pemerintah Kota Bekasi. “Ya kalau asetnya milik pemerintah kan harus ada manfaat, baik itu dari aspek sosial ataupun yang lain. Apalagi masjid itu sudah kita subsidi dua kali tidak juga selesai pembangunannya. Dengan pembentukan tim tujuh ini dapat kita evaluasi kepengurusan Islamic Centre,”tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Yayasan Nurul Islam Paray Said, yang menaungi Islamic Centre Kota Bekasi ketika ditanya terkait adanya evaluasi pengelolaan Islamic Center justru meminta untuk menghubungi Humas Yayasan Nurul Islam yakni Amin Idris.
“Silahkan hubungi humas ya. Karena besok kita juga mau ada pertemuan dan ada bahas terkait Islamic Centre,” singkatnya.
Sementara, saat dihubungi perihal adanya evaluasi yang akan dilakukan terkait pengelolaan Islamic Centre dan dugaan tunggakan pajak dan mandeknya pembangunan masjid, Humas Yayasan Nurul Islam, Amin Idris justru balik meminta menghubungi Ketua Yayasan, Paray Said. Terkait hal itu pihaknya juga mengaku baru akan melakukan rapat pengurus, Kamis (28/10).
“Saya belum bisa menjawab ya terkait pertanyaannya. Coba ke pak Paray karena berat itu pertanyaannya,” katanya.
Sejauh pengetahuannya untuk pengelolaan terkait parkir langsung ditangani oleh koperasi termasuk aktivitas pedagang. Ia belum bisa membeberkan detail berapa retribusi yang dikumpulkan.
“Saya gak hapal ya berapa pendapatan parkir dan pedagang di lokasi untuk sewanya. Itu bisa langsung ditanyakan ke koperasi ya,” terangnya.
Terkait pembangunan Masjid Islamic Centre diakuinya belum menyentuh 40 persen. Ia menyebut memerlukan anggaran besar lebih dari Rp10 hingga Rp20 miliar.
“Memang ada bantuan dari Pemkot itu jamannya pak Mochtar Rp 3 sampai Rp 4 Miliar. Dua kali turun. Jadi memang turunnya itu di jamannya Wali Kota Rahmat Effendi. Dan tahun 2020 kita juga mau dapat tapi Pendemi dan direfocusing sehingga tidak jadi turun anggarannya. Sampai saat ini pembangunnya masih jauh belum sampai 40 persen. Ya masih banyak ya anggaran yang dibutuhkan untuk masjid di Islamic Centre selesai. Kita juga ada bantuan dari Pemkot Bekasi, Provinsi Jabar dan ada juga dari masyarakat langsung,” tutupnya.
Dikonfirmasi lebih jauh target pembangunan masjid dan kepastian biaya yang dibutuhkan pihaknya belum memberikan penjelasan detail. (pay)
