Bekasi

Warga Ogah Bayar Vaksin Booster

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Enam hari lagi pemberian booster akan dimulai kepada masyarakat, suntikan dosis ketiga ini rencananya untuk mengantisipasi varian Omicron. Masyarakat Kota Bekasi mengaku keberatan jika harus membayar untuk mendapat vaksin booster, mereka meminta pemberian vaksin gratis kepada masyarakat tidak pandang bulu sebagai tanggung jawab negara dalam urusan kesehatan.

Pemerintah memastikan awal pekan kemarin bahwa pemberian booster akan dimulai 12 Januari mendatang, diketahui bahwa mekanisme pemberian vaksin ini secara gratis dan berbayar atau mandiri. Vaksin geratis diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI-BPJS) Kesehatan.

Di waktu yang sama Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota menyampaikan bahwa Kota Bekasi telah memastikan siap memberikan booster jika sudah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat. Kesiapan itu dipastikan mulai dari persediaan vaksin, nakes, maupun fasilitas kesehatan.

Diketahui bahwa kurang lebih ada 500 ribu jiwa peserta PBI-BPJS yang dibiayai oleh APBD hingga APBN.

Warga Kota Bekasi mengaku keberatan jika harus mengeluarkan biaya untuk mendapat booster secara mandiri. Tarif booster dinilai membebani masyarakat pada situasi pandemi Covid-19.

“Karena yang gratis aja suka mikir-mikir dulu apalagi yang bayar. Apalagi kalau per bayarnya mahal, itu pasti membebankan,” kata salah satu warga Kota Bekasi, Rizqi (25), Rabu (5/1).

Ia mengaku tidak memiliki keinginan kuat untuk mendapat booster lantaran pemerintah masih memberlakukan vaksinasi dua dosis sebagai persyaratan dalam berbagai kegiatan, termasuk administrasi.”Apalagi booster sendiri tidak menjadi syarat bagi administrasi,” tambahnya.

Warga lainnya, Asep (20) juga mengaku tidak setuju. Warga Bekasi Utara ini menilai urusan kesehatan masyarakat sedianya dijamin oleh pemerintah, sehingga tidak boleh pandang bulu dalam hal ini.

“Tentu saja tidak setuju. Karena bagaimanapun kesehatan masyarakat sudah dijamin oleh pemerintah, dan seharusnya pemerintah tak pandang bulu,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh pengemudi ojek online di Kota Bekasi. Dengan penghasilan sebagai pengemudi ojek online, biaya untuk mendapat booster dinilai menambah berat daftar pengeluaran disamping pengeluaran rutin.”Kami keberatan karena tahu sendiri pendapatan Ojol tidak menentu setiap harinya,” kata warga Bekasi Timur, Irpan.

Tanggal 4 Januari 2022, Kota Bekasi masih memiliki persediaan vaksin 43.796 dosis vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Belum ada peluang bagi pemerintah daerah untuk membantu warganya di luar peserta PBI-BPJS.

Sampai dengan saat ini belum didapat informasi kebijakan pemerintah pusat yang berimplikasi pada postur anggaran Kota Bekasi. Dipastikan pada susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian vaksin.

“Kita belum tau kebijakan pusat yang bisa berimplikasi pada anggaran, karena yang pasti belum tercover dengan anggaran APBD sekarang,” terang Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Joewono Putro.

Jika benar-benar dibutuhkan, makan opsi paling mudah yang bisa dilakukan adalah mempercepat perubahan APBD oleh Walikota Bekasi. Hal ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran tersebut.

Lebih lanjut, Choiruman menilai pemerintah pusat harus konsisten memberikan vaksin gratis kepada masyarakat, seperti dua dosis yang sudah disuntikkan selama ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai masyarakat, terlebih saat ini untuk melawan varian virus yang baru.

“Karena tujuannya itu memunculkan herd immunity (kekebalan kelompok), nah herd immunity tersebut dipandang memadai ketika menghadapi Omicron,” tukasnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) awal pekan kemarin menyebut bahwa Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tengah melakukan kajian penelitian kebijakan pemberian setengah dosis. Pemberian setengah dosis ini bisa dilakukan pada jenis vaksin Pfizer dan Moderna.

Kemungkinan seluruh kebutuhan vaksin booster bisa diberikan geratis terbuka saat kebijakan pemberian setengah dosis pada dua jenis vaksin bisa dilakukan, hasil kajian ITAGI rencananya setelah dan disampaikan 10 Januari mendatang. (Sur)

 

Related Articles

Error, no group ID set! Check your syntax!
Back to top button