RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jika dibandingkan para tetangga ibu kota lainnya, Kota Bekasi menjadi salah satu daerah paling cepat berkembang. Kendati demikian tetap saja ada catatan yang mesti diketahui pemerintah kota. Yakni memastikan nilai manfaat yang akan didapat masyarakat atas pesatnya pembangunan.
Pemerintah kota mengakui kebutuhan infrastruktur lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi, sehingga tidak jarang harus mencari bantuan pembangunan infrastruktur kepada Pemerintah Provinsi, DKI Jakarta, hingga pemerintah pusat.
Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menilai pekerjaan rumah Pemkot Bekasi yang harus diselesaikan seiring dengan pertumbuhan pembangunan diantaranya pengendalian infrastruktur jaringan jalan, transportasi, banjir, hingga mencermati estetika kotanya.
Segala sesuatu yang dibangun kata Yayat, harus memberikan manfaat bagi masyarakat, baik kesejahteraan maupun akses mobilitas masyarakat. Dalam struktur ruang kotanya, banyak muncul pusat-pusat kegiatan baru, sayang tidak memiliki konektivitas jalan yang maksimal.
“Jadi banyak pusat pertumbuhan baru, tapi jalannya jalan lama. Jadi kapasitas jaringan jalan itu sudah tidak mampu dalam mendukung dinamika yang terjadi,” katanya, Rabu (9/3).
Kota Bekasi seakan kewalahan dalam mengantisipasi dinamika pembangunan, maka tidak heran kemacetan menjadi pemandangan tidak hanya di jalan utama, sampai di jalan-jalan lingkungan. Persoalan kemacetan ditambah dengan sangat minimnya pelayanan transportasi publik.
Akibatnya, sebagian besar masyarakat memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Maka dibutuhkan terobosan untuk mendorong trans patriot lebih maksimal dalam melayani masyarakat serta modernisasi pada sistem layanan transportasi publik.
Jika berhasil dilakukan, maka akan mampu membantu mengurangi kemacetan. Yang memprihatinkan di Kota Bekasi berikutnya yakni bencana tahunan yang telah menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah dan masyarakat.
“Nah disinilah yang seharusnya, harus ada upaya percepatan untuk mengatasi persoalan bencana. Jangan sampai identik Bekasi setiap musim penghujan identik menjadi kota bencana,” ungkapnya.
Banjir adalah salah satu bukti Kota Bekasi terlambat merespon dinamika pembangunan, salah satunya merespon tumbuhnya kawasan perumahan di zona berbahaya, sepanjang koridor sungai. Sungai yang sudah lama tidak dipelihara secara utuh, pembangunan kurang memperhatikan hulu dan hilir memperparah bencana.
Pertumbuhan penduduk semakin padat, ruang hijau semakin berkurang membuat Kota Bekasi gersang dan panas. Penghijauan perlu didorong guna mengurangi tingkat polusi udara dan penanggulangan bencana.
Pada tata ruang kota, Bekasi musti menyediakan konektor park, menyediakan jalur pejalan kaki. Sepanjang jalan dilakukan penghijauan, jalur pedagang kaki terkoneksi dengan simpul-simpul pusat UMKM.
“Jadikan Bekasi kota yang ramah pejalan kaki, kemudian koneksikan ruang pejalan kaki dengan simpul-simpul pusat UMKM. Tumbuh kembangkan ekonomi berbasis masyarakat, dilakukan di pusat-pusat UMKM, jadi orang olahraga itu ujungnya bisa rekreasi,” tukasnya.
Kebutuhan infrastruktur Kota Bekasi dengan DKI Jakarta hampir sama, tapi berbeda kemampuan anggaran. Ditambah ada 8 Proyek Strategis Nasional (PSN) melintas di Kota Bekasi, meninggalkan kemungkinan dampak positif dan negatif.
“Makanya kita di Kota Bekasi selalu mengusulkan baik ke Pemerintah Pusat, bantuan DKI, maupun bantuan Provinsi ya,” ungkap Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto.
Pemerintah kota masih berusaha untuk mengawal PSN, mulai dari MRT, LRT, Japek Elevated, hingga double-double track Kereta Api Indonesia (KAI). Dampak harus diminimalisir.
Terbaru, kompensasi PSN di dapat hasil dari pembangunan Tol Becakayu, berupa jembatan penghubung jalan M Hasibuan sisi Utara dan Selatan. Untuk menyebrang Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi mendapat flyover, kedepan akan digunakan pengguna jalan dari arah Bekasi menuju Jakarta.
Masih banyak pekerjaan rumah DBMSDA untuk mengatasi kemacetan dan menyediakan konektivitas jalan di Kota Bekasi. Selanjutnya, dibutuhkan alternatif jalan menyebrang rel. Pasalnya jalur perlintasan sebidang mulai dari Bulak Kapal sampai Bulan-bulan.
Dibutuhkan Rp100 miliar lagi untuk membebaskan lahan pembangunan flyover Bulak Kapal, untuk Bulan-bulan, masih dalam proses pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk membangun flyover, biaya pembebasan lahan lebih besar dibanding pembangunan fisik.”Kebetulan hari Jumat besok kita diundang untuk ekspos ke provinsi nih untuk dua flyover itu,” tambahnya.
Sederet titik kemacetan yang berhasil diselesaikan oleh Pemkot Bekasi diantaranya simpang Cipendawa dan Rawa Panjang. Pembangunan flyover tersebut dari dana bantuan DKI Jakarta. Sementara Underpass bulak kapal, dibangun oleh kementerian PUPR.
Lainnya, duplikasi jembatan di kawasan Caman, Jatiwaringin, dan Tol Timur. “Sama satu lagi ada rencana pembangunan MRT dari Balaraja sampai Cikarang. Itu yang tahap satu dari DKI sampai Ujung Menteng, kita baru minta dibablasin (pekerjaan tahap 1) sampai harapan indah biar masyarakat Bekasi juga terlayani,” tukasnya.
Sementara untuk penanganan banjir, Kementerian PUPR belakangan menargetkan normalisasi selesai pertengahan tahun 2023. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menginstruksikan pekerjaan pengerukan endapan di Kali Bekasi.
“Hal ini agar tidak diperlukan relokasi utilitas karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan design lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung design alternatif sehingga tidak perlu relokasi utilitas,” kata Basuki belum lama ini.
Pekerjaan tambahan diminta pada dinding struktur penahan tanah eksisting di titik Kemang Ekspress. Pekerjaan ini akan selesai tepat waktu jika pembebasan lahan berlangsung lancar. (sur)
