Pengelolaan Sampah Dinilai Belum Maksimal, Muncul TPS Ilegal

BAKAR SAMPAH: Seorang warga berada di lokasi tempat pembuangan sampah liar yang dibakar, di bantaran Sungai Cikarang, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Senin (23/5). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi, dinilai belum maksimal, sehingga menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan.

Kemudian, tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang representatif, sehingga memunculkan TPS ilegal di banyak titik.


Terbaru, TPS ilegal ditemukan di Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Di lahan seluas 9.000 meter itu, sampah dibuang sembarangan hingga mencemari lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, puluhan bidang sawah di sekitarnya pun gagal panen karena tercemar air lindi.

Tidak hanya dibuang di lahan kosong, sampah pun kerap dibuang ke sungai. Akibatnya, tidak jarang ditemukan sungai sampah di daerah yang menjadi ujung timur dari aglomerasi Jabodetabek ini.


Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto mengungkapkan, banyaknya TPS ilegal di Kabupaten Bekasi, karena sistem pengelolaan sampah tidak pernah benar-benar ditangani dengan serius.

Dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa yang tersebar di 23 kecamatan, Kabupaten Bekasi, hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah resmi, yakni di Burangkeng, Kecamatan Setu.

Namun, TPA satu-satunya ini pun tidak lagi representatif. Sejak lebih dari lima tahun silam, TPA yang berdekatan dengan TPA Bantargebang ini, sudah melebihi kapasitas (overload).

Menurut Bagong, keberadaan TPS ilegal di Pebayuran, merupakan bagian kecil dari kacaunya pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Sebab, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan KPNas, jumlah TPS ilegal di Kabupaten Bekasi mencapai 115 titik.

“Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 115 titik TPS ilegal yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Banyak sekali TPS ilegal yang belum ditutup oleh pemerintah,” ucap Bagong.

Ratusan TPS ilegal ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, ditambah lagi TPA Burangkeng telah over capacity. Selain itu, lokasi tempat pembuangan resmi itu pun tidak berada di tengah, melainkan di wilayah selatan. Sehingga sulit dijangkau bagi mereka yang bermukim di wilayah utara maupun timur, dan warga memilih membuang di membuang sampah ke TPS ilegal.

“Salah satu titik yang turut kami pantau, yakni tumpukan sampah yang menggunung di jalan alternatif menuju kawasan industri MM 2100, di Kampung Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Keberadaan TPS ilegal ini memanjang, dan dipenuhi sampah hingga 15-20 meter,” bebernya.

Keberadaan TPS ilegal ini tidak sebanding dengan upaya penegakan yang dilakukan. Sejauh ini, KPNas mencatat, hanya tiga TPS ilegal yang berhasil ditutup. Sisanya masih sulit ditertibkan.

“Dua titik TPS liar yang ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, belum lama ini, yakni berlokasi di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) Tambun Selatan, dan satu lagi yang di Pebayuran,” tutur Bagong.

Ia menegaskan, sampah merupakan persoalan mendasar yang harus dibenahi. Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan tepat dengan menerapkan sistem pengurangan sampah, penggunaan kembali dan daur ulang atau reduce, reuse, recycle (3R).

“Skema ini yang tidak digunakan Pemkab Bekasi, dan hanya membuang sampah serta menumpuknya seperti yang terjadi di Burangkeng. Ini harus segera dibenahi,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hamid menuturkan, pihaknya terus melakukan penindakan serta mengedukasi masyarakat. Saat ini, proses penertiban terus dilakukan.

“Kami terus lakukan upaya-upaya penertiban serta memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujar Hamid.

Kemudian, upaya masalah perluasan TPS, dapat terealisasi tahun ini. Oleh sebab itu, proses penertiban dan penindakan TPS liar terus digencarkan. Sehingga masyarakat, bisa membuang sampah di TPS yang memang berizin.

Selain itu, lanjut Hamid, keterbatasan SDM dan banyaknya TPS ilegal di Kabupaten Bekasi, menyebabkan DLH kesulitan melakukan pemantauan sampah di berbagai titik. (and)