RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mundurnya Budiyanto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi, merupakan sebuah taktik atau strategi untuk menggaet pemilih di Pemilu 2024 nanti. Pasalnya, dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh para politisi lainnya, walaupun pindah ke DPD, tapi tetap ‘nyantol’ di partai tersebut.
“Jadi dia (Budiyanto) akan menggunakan payung partainya untuk menggaet pemilih itu. Jadi pemilih PKS itu, kalau DPD-nya akan memilih dia. Jadi tidak akan terlepas dari PKS,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila kepada Radar Bekasi, Kamis (16/6).
Menurutnya, ini strategi untuk melebarkan dukungan. Karena memang di dalam partai yang managementnya bagus, harus bisa bagi-bagi tugas.
“Partai yang managementnya bagus mereka bisa bagi-bagi tugas, ada yang ditugaskan di DPRD Kabupaten, ada yang ditugaskan di DPRD Provinsi, DPR RI, dan di DPD. Kalau partai yang bagus ini bagian dari taktik atau strategi partai itu, agar semua level bisa berperan,” ucapnya.
Diluar itu kata Adi, keputusan Budiyanto sangat bagus, agar tidak ada tumpang tindih. Karena bisa fokus kepada rencana baru itu. “Ini tradisi baru, orang yang mau menempuh jalur baru, dia harus meninggalkan yang lama. Itu sebuah hal yang baru, patut diapresiasi juga. Sebuah terobosan supaya tidak pecah tanggung jawabnya. Berarti dia mau fokus ke DPD-nya” tuturnya.
Hanya saja dilematisnya, Budiyanto ini harus mempertanggungjawabkan kepada konstituen. Mengingat dia (Budiyanto) dipilih oleh konstituennya menjadi legislatif dengan jabatan selama lima tahun. Sedangkan, jabatan tersebut sekarang belum berakhir. Artinya, masih punya waktu untuk memperjuangkan apresiasi konstituennya.
“Jadi memang menurut saya dilematisnya. Jadi pertanggungjawaban kepada konstituennya itu bagaimana. Itu yang bisa menjadi masalah,” ucapnya. (pra)
