Rawan Laka, Tutup Perlintasan Sebidang

ILUSTRASI: Pengendara sepeda motor berhenti di perlintasan  kereta api tanpa palang pintu saat kereta melintas di Kawasan Kranji,Bekasi Barat, Minggu (19/6). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Enam perlintasan sebidang liar ditutup oleh PT KAI Daop 1 Jakarta. Penutupan perlintasan sebidang ini juga untuk mendukung Double-double Track (DDT).


Alasan lain penutupan karena tingginya angka kecelakaan. Penutupan perlintasan sebidang baik yang liar maupun resmi di Kota Bekasi akan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023, masih ada waktu untuk pemerintah mencari solusi penutupan perlintasan ini.

Sejak awal tahun, total ada 17 perlintasan yang telah ditutup oleh PT KAI di wilayah Daop 1. Perlintasan tersebut terdiri dari 13 titik perlintasan liar dan 4 titik perlintasan resmi.


Pekan ini, ada enam perlintasan yang akan ditutup, diantaranya perlintasan sebidang di KM 22+5/6 petak jalan Cakung – Kranji, KM 8+2/3 petak jalan Tanah Abang – Palmerah, KM 41+2/3 dan KM 39+9/0 petak jalan Citayam Bojonggede, KM 57+6/7 petak jalan Daru-Tigaraksa, dan KM 91+9/0 petak jalan Catang Cikeusal. Perlintasan sebidang liar yang salah satunya berada di perbatasan DKI Jakarta dan Kota Bekasi ini disebut rawan kecelakaan.

“Sepanjang Januari sampai dengan Juni 2022 tercatat telah terjadi sebanyak 95 kecelakaan di perlintasan,” ungkap Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa.

Eva menyebut bahwa penutupan perlintasan sebidang ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.

Sebelum dilakukan penutupan, pihaknya mengaku telah sosialisasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA untuk tidak membuat perlintasan secara ilegal.

“PT KAI Daop 1 menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA agar tidak membuat perlintasan secara ilegal yang dapat membahayakan perjalanan KA dan masyarakat yang melintas,” tambahnya.

Diketahui pada tahun 2022, PT KAI akan menutup sebanyak 67 perlintasan di wilayah Daop 1. Sementara itu, informasi terakhir yang diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, penutupan semua perlintasan sebidang di Kota Bekasi akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023 saat DDT siap beroperasi.

Masih ada waktu tersisa sekira satu tahun untuk pemerintah mencari solusi penyebrangan rel kereta api. Tahun ini, pembangunan flyover di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Bekasi Timur menjadi prioritas, pembebasan lahan yang memerlukan anggaran Rp150 miliar tersebut baru diselesaikan 20 persen.

“(Penutupan perlintasan sebidang) Semua akan berdampak, tapi prioritas utama kita Bulak Kapal, karena aksesnya bagus nih. Nah, setelah itu baru di stasiun yang Bulan-bulan itu,” kata Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto.

Solusi penutupan perlintasan sebidang dibutuhkan mulai dari Kranji sampai dengan Bulak Kapal. Semua perlintasan sebidang ini disebut vital untuk lalu lintas masyarakat.

Jika dilihat dari skala prioritas kata Idi, maka yang perlu diselesaikan pertama adalah perlintasan sebidang Bulak Kapal, Bulan-bulan, Lalu Agus Salim, dan perlintasan lainnya.

“Berat semua ini sebenarnya, sementara kendalanya kita pembebasan lahannya, kalau konstruksi mungkin kita bisa minta bantuan pusat, cuma lahannya kan harus dari kota,” tukasnya. (sur)