RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peta penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi berpotensi berubah arah. Sisa anggaran pembangunan flyover Bulak Kapal yang bersumber dari Pemerintah Jawa Barat diincar untuk mempercepat pembangunan perlintasan tidak sebidang berupa underpass atau flyover di dekat Stasiun Bekasi, Jalan Ir H Juanda dan Jalan Perjuangan.
Dari total anggaran Rp250 miliar, Pemprov Jabar sebelumnya telah mencairkan Rp20 miliar pada tahap awal. Rencana pengalihan sisa anggaran itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menjanjikan suntikan Rp200 miliar untuk Flyover Bulak Kapal pascainsiden KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek, pekan lalu.
“Dana yang turun dari pusat itu digunakan untuk menyelesaikan Flyover Bulak Kapal. Bagaimana dengan dana yang sudah dijanjikan oleh provinsi ?, akan kita dorong untuk bisa menyelesaikan yang ada di Bulan-Bulan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, Selasa (5/5).
Dengan begitu kata Latu, perlintasan sebidang yang tergolong vital dan memiliki volume lalu lintas tinggi dapat diselesaikan.
Saat ini kata dia, perangkat daerah terkait khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) tengah berkomunikasi dengan kementerian terkait.
“Kami mendorong agar bisa dikomunikasikan, sehingga liding sektor di kementerian yang ditugaskan untuk menyelesaikan pembangunan (Flyover) ini bisa jelas,” ucapnya.
Terkait pembebasan lahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi disebut terus melakukan percepatan. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembebasan lahan pada 2025 hingga 2026.
Adapun proses lelang hingga pekerjaan fisik diperkirakan mulai berjalan pada Juli hingga November 2026.
“Untuk pembangunan Flyover targetnya selesai pada akhir 2026,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat awal dengan Kemenko Infrastruktur. Dalam rapat tersebut, rencana pembangunan Flyover Bulak Kapal telah dipaparkan.
“Kita minggu ini mungkin menunggu arahan Kemenko Infrastruktur yang (Banpres) Rp200 miliar itu,” katanya.
Ia menyebut pembebasan lahan ditargetkan selesai pada akhir Mei. Setelah itu, pekerjaan fisik akan dimulai dengan fokus awal di sisi Jalan Djoyo Martono menggunakan anggaran Rp20 miliar dari Pemprov Jawa Barat.
Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait dengan sisa dana Rp230 miliar untuk bisa dialihkan membangun perlintasan tidak sebidang dekat Stasiun Bekasi.
“Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak Rp200 miliar sisanya yang mau ke Bulak Kapal dipindahkan ke Bulan-bulan, jadi lebih cepat,” ungkapnya.
Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan bahwa perlintasan tidak sebidang yang akan dibangun di dekat Stasiun Bekasi berupa underpass. (sur)
